Bangkok/Jakarta, 27 Februari 2026 — Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menegaskan bahwa keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak hanya bergantung pada kebijakan dan pembiayaan, tetapi pada fondasi sosial yang dibangun oleh nilai, kepercayaan, dan kohesi komunitas. Hal ini ia sampaikan sebagai pembicara utama dalam side event The 13th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 13) bertajuk “Youth, Interfaith and Intercultural Partnerships: Weaving the Social Threads for Sustainable Communities”, Jumat (27/2), secara daring dari Jakarta.

 

Dalam forum regional yang mempertemukan pemimpin masyarakat sipil, jaringan keagamaan, dan pemangku kepentingan pembangunan Asia-Pasifik tersebut, Yenny Wahid membuka paparannya dengan menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan dimulai dari kepercayaan.

 

“Sustainability does not begin with numbers. It begins with trust. And trust lives in the social fabric of communities,” ujarnya.

 

Menurutnya, di kawasan Asia-Pasifik, komunitas berbasis iman bukanlah aktor pinggiran, melainkan institusi sosial yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Mereka membentuk imajinasi moral, perilaku kolektif, dan partisipasi sipil. Karena itu, nilai-nilai keagamaan bukan sekadar soft power, melainkan structural power yang menentukan keberlanjutan agenda pembangunan.

 

Praktik Nyata: Dari Dialog ke Aksi Kolaboratif

 

Mengangkat pengalaman Wahid Foundation dalam mengembangkan kepemimpinan damai lintas iman, Yenny mencontohkan inisiatif Gus Dur School for Peace, khususnya modul Harmony in Action. Program ini mempertemukan pemuda Muslim, Kristen, Hindu, dan komunitas adat untuk hidup bersama dan mengerjakan solusi konkret di tingkat desa.

 

Alih-alih memulai dari perdebatan teologis, para peserta bekerja bersama menanam mangrove untuk mencegah abrasi, mengelola sampah, serta mendengarkan kearifan lokal dari tokoh masyarakat.

 

“When young people collaborate to solve concrete problems, their religious identities become bridges, not barriers,” jelasnya.

 

Pendekatan ini, lanjut Yenny, menunjukkan bahwa kemitraan lintas iman bukan sekadar dialog simbolik, melainkan aksi kolektif yang berkontribusi langsung pada SDG 13 (Climate Action), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), dan SDG 11 (Sustainable Cities and Communities).

 

Empat Perubahan Struktural untuk Partisipasi Bermakna

 

Menjawab pertanyaan reflektif forum mengenai bagaimana memastikan kaum muda, komunitas adat, dan aktor akar rumput berbasis iman tidak hanya “dikonsultasikan” tetapi benar-benar memengaruhi agenda dan alokasi sumber daya, Yenny mengusulkan empat perubahan struktural.

 

Pertama, pelembagaan inklusi.
Jejaring pemuda dan komunitas berbasis iman harus memiliki representasi formal dalam platform koordinasi SDGs, bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan sebagai kontributor dalam penentuan agenda.

 

Kedua, partisipasi dalam alokasi sumber daya.
Aktor komunitas perlu memiliki akses langsung pada skema pendanaan, tidak hanya sebagai pelaksana proyek yang dirancang pihak luar, tetapi sebagai perancang solusi berbasis kebutuhan lokal.

 

Ketiga, pengakuan atas pengetahuan komunitas.
Praktik adat dan keagamaan menyimpan warisan panjang pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik. Pengetahuan ini perlu diintegrasikan dalam proses Voluntary National Review (VNR) dan mekanisme regional SDGs.

 

Keempat, perlindungan ruang sipil.
Tanpa kebebasan berserikat dan berekspresi, kolaborasi lintas iman tidak dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Ambition without social cohesion will not endure,” tegasnya. “Sustainable development requires moral infrastructure.”

 

Forum Multistakeholder Regional

Side event ini menghadirkan sejumlah pembicara dari jejaring regional dan global. Suman Ghale, Koordinator Asia Pasifik International Movement of Catholic Students, memaparkan hasil dua pra-sesi yang melibatkan pemuda lintas negara. Sementara David Lim dari AVPN menyoroti pentingnya mobilisasi modal filantropi dan kolaborasi multi pemangku kepentingan dalam memperkuat organisasi dampak di Asia.

 

Dari Malaysia, Dr. Teo Sue Ann, Direktur Parliamentary Policy Advocacy Department All-Party Parliamentary Group Malaysia for SDGs, menekankan pentingnya menghubungkan praktik iman dan kearifan lokal dengan proses kebijakan regional serta pelaporan SDGs di tingkat nasional.

 

Acara ditutup oleh Debra Boudreaux, Chief International Affairs Officer Buddhist Tzu Chi Foundation, yang menegaskan peran jaringan kemanusiaan dan relawan lintas negara dalam memperkuat ketahanan komunitas dan respons bencana berbasis kasih dan solidaritas.

 

Menenun Ulang Pembangunan

Dalam penutupnya, Yenny menggunakan metafora “tenun” untuk menggambarkan pembangunan berkelanjutan.

 

“Each community is a thread. Each faith tradition is a thread. Each young leader is a thread. Our task is to ensure that policies do not pull these threads apart — but weave them into something stronger.”

 

Ia menegaskan bahwa ketika pemuda lintas iman menanam pohon bersama, membangun kembali rumah pascabencana, dan mengatasi masalah sosial secara kolektif, mereka bukan hanya menjalankan proyek pembangunan. Mereka sedang memperkuat budaya demokrasi, membangun ketahanan terhadap polarisasi, dan memodelkan hidup berdampingan.

 

Partisipasi Yenny Wahid dalam APFSD 13 menegaskan komitmen Wahid Foundation untuk mendorong pembangunan yang berakar pada nilai etis, kepemimpinan pemuda, dan kolaborasi lintas iman sebagai fondasi masyarakat damai dan inklusif di Asia-Pasifik.