Setelah 19 bulan berjalan, Program We Nexus di Kota dan Kabupaten Bima resmi ditutup dalam Forum Rekomendasi Multistakeholder pada 16 Februari 2026. Namun yang berakhir hanyalah siklus programnya—bukan proses sosial yang telah tumbuh di tujuh desa dan kelurahan dampingan.

 

Alih-alih menjadi seremoni penutupan, forum tersebut justru menjadi ruang uji: apa yang akan tetap hidup ketika dukungan eksternal selesai? Pertanyaan itu penting, karena We Nexus sejak awal tidak dirancang sebagai proyek kegiatan, melainkan sebagai upaya membangun keterhubungan—antara kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian—melalui pendekatan Nexus.

 

Melalui kerja kolaboratif yang difasilitasi oleh Wahid Foundation bersama mitra lokal, pendekatan ini diuji dalam konteks nyata: desa dengan kerentanan bencana, kelurahan dengan residu konflik dan ekstremisme, serta komunitas yang menghadapi persoalan pengasuhan, perkawinan anak, dan pengelolaan sampah.

 

Hasilnya bukan sekadar daftar kegiatan. Yang tertinggal adalah model, mekanisme, dan pengetahuan lokal yang kini dimiliki komunitas.

 

Dari Partisipasi Simbolik ke Pengaruh Kebijakan

 

Salah satu capaian paling signifikan adalah perubahan posisi perempuan dalam tata kelola desa dan kelurahan.

 

Jika sebelumnya partisipasi perempuan sering berhenti pada kehadiran administratif, kini kelompok perempuan di beberapa desa berhasil masuk ke forum strategis seperti musyawarah desa dan tim perumus perencanaan. Di Desa Roi, misalnya, kelompok perempuan Rupeksi tidak hanya dilibatkan, tetapi turut mengadvokasi program pencegahan perkawinan anak agar masuk dalam agenda desa.

 

Di Desa Rato, kelompok perempuan Permata mendorong pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta penyusunan Peraturan Desa terkait PPA. Di tingkat kelurahan, pokja kelurahan damai menjadi ruang koordinasi lintas aktor untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik.

 

Perubahan ini bersifat struktural. Ia menggeser partisipasi dari simbolik menjadi substantif—dari “hadir” menjadi “mempengaruhi”.

 

Reintegrasi Sosial sebagai Praktik Perdamaian

 

Di Kelurahan Penato’i, isu ekstremisme dan reintegrasi sosial menjadi perhatian utama. Pendekatan yang digunakan tidak menempatkan mantan pelaku sebagai objek stigma, tetapi sebagai subjek perubahan.

 

Melalui kolaborasi dengan Kesbangpol, LPA, dan jejaring komunitas, program ini mendorong reintegrasi sosial yang lebih komprehensif—menghubungkan dukungan psikososial, pemberdayaan ekonomi, serta pelibatan dalam ruang komunitas. Perempuan yang terdampak, termasuk istri dan anak dari mantan pelaku, mulai mendapatkan akses pendampingan dan peluang ekonomi.

 

Di sini, perdamaian tidak dipahami sebagai absennya konflik, melainkan sebagai hadirnya rasa aman—apa yang kerap disebut sebagai human security.

 

Ketahanan dari Isu Sehari-hari: Sampah, Pengasuhan, dan Anak

 

Pendekatan Nexus memungkinkan isu-isu sehari-hari dibaca sebagai bagian dari ketahanan sosial.

 

Di Kelurahan Paruga dan Desa Samili, pengelolaan sampah menjadi pintu masuk membangun kolaborasi. Bank sampah tidak hanya dilihat sebagai solusi lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan ekonomi komunitas. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup untuk penguatan bank sampah menunjukkan bahwa inisiatif lokal dapat terhubung dengan kebijakan kota.

 

Di Desa Ncera, yang menghadapi fenomena petani migran, kelompok perempuan mengusulkan bimbingan belajar bagi anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja. Gagasan ini sederhana, namun strategis: pengasuhan bersama sebagai bentuk ketahanan sosial untuk mencegah kerentanan anak.

 

Isu-isu tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan tidak dibangun dari proyek besar, tetapi dari respons konkret terhadap persoalan lokal.

 

Product Knowledge: Aset yang Kini Dimiliki Komunitas

 

Yang paling penting dari proses 19 bulan ini adalah pengetahuan yang dihasilkan dan didokumentasikan.

 

Beberapa di antaranya meliputi:

1. SOP kesiapsiagaan banjir di tiga kelurahan Kota Bima, yang dapat direplikasi di wilayah lain.

2. Perdes dan Satgas PPA sebagai kerangka perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.

3. Model Pokja Kelurahan Damai, yang mempertemukan pemerintah, komunitas, dan kelompok rentan dalam satu mekanisme koordinasi.

4. Rencana aksi desa responsif gender, hasil partisipasi aktif kelompok perempuan.

5. Narasi lokal dan cerita praktik baik yang ditulis oleh peserta Kelas Inisiator Perdamaian (KIP), menjadi dokumentasi pengalaman berbasis konteks.

Selain produk kebijakan dan dokumen teknis, program ini juga menghasilkan pengetahuan metodologis: bagaimana memfasilitasi ruang yang inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok yang selama ini terpinggirkan; bagaimana membangun dialog yang aman; dan bagaimana mengintegrasikan isu sosial ke dalam forum formal seperti musrenbang.

 

Pengetahuan ini kini menjadi aset komunitas—dan modal untuk replikasi di wilayah lain.

 

Ujian Keberlanjutan: Dari Donor ke Integrasi Sistem

 

Forum penutupan secara jujur mengakui satu tantangan: ketergantungan pada dukungan eksternal.

 

Efisiensi anggaran pemerintah daerah dan berakhirnya dukungan program memunculkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan. Namun forum tersebut juga menghasilkan komitmen konkret: integrasi program ke dalam musyawarah desa, sinkronisasi dengan OPD terkait, serta dukungan perencanaan melalui Bappeda.

 

Keberlanjutan tidak lagi bergantung pada proyek baru, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan mekanisme yang telah dibangun ke dalam sistem yang ada.

 

Di sinilah peran Wahid Foundation sebagai penghubung menjadi penting—menghubungkan potensi lokal dengan jejaring yang lebih luas, serta memastikan bahwa praktik baik di Bima tidak berhenti sebagai pengalaman lokal semata.

 

Merawat yang Telah Tumbuh

 

Salah satu peserta forum menggambarkan program ini seperti rumah yang baru selesai pondasinya. Fondasi itu kini telah ada: ruang partisipasi perempuan, mekanisme koordinasi multistakeholder, SOP teknis, hingga jejaring kolaborasi lintas lembaga.

 

Tugas berikutnya adalah merawat dan mengembangkan isi rumah tersebut.

 

We Nexus menunjukkan bahwa membangun ketahanan tidak cukup dengan intervensi sektoral. Ia memerlukan keterhubungan—antara isu sosial dan ekonomi, antara keamanan negara dan keamanan insani, antara pemerintah dan komunitas.

 

Program boleh selesai. Namun selama mekanisme partisipasi tetap berjalan, kebijakan tetap responsif, dan komunitas terus merawat ruang inklusif yang telah dibangun, proses perubahan itu akan tetap hidup.

 

Yang tertinggal dari We Nexus bukan sekadar kenangan kegiatan, melainkan model dan pengetahuan yang kini dimiliki oleh masyarakat Bima—modal penting untuk melanjutkan perjalanan menuju komunitas yang lebih tangguh dan damai.