Jakarta - Program Sekolah Damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) telah terimplementasi di 75 SMA dan SMK di Jawa Tengah. Program ini bertujuan membangun lingkungan belajar yang inklusif dengan melibatkan guru, siswa, dan organisasi kesiswaan.

Dalam rangka persiapan pendampingan bagi guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan program Sekolah Damai, Wahid Foundation menggelar Pelatihan Fasilitator Sekolah Damai pada Senin (22/1). Fasilitator yang ikut pada kegiatan ini adalah perwakilan dari guru, kepala sekolah, dan Kelompok Kerja Damai Jawa Tengah.

Program Officer Wahid Foundation, Davida Ruston Khusen dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan pelatihan ini sebagai pemantapan dan proses adaptasi pola pelatihan dari luring ke daring melalui Learning Management System (LMS).

“Pola pelatihan melalui LMS ini dapat memberikan metode yang lebih fleksibel serta lebih mudah bagi Bapak dan Ibu Guru dalam mengimplementasikan hasil pelatihan nantinya,” kata Davida.

Davida menjelaskan, bahwa nantinya para fasilitator Sekolah Damai ini akan bertugas untuk mengawal dan mendampingi guru dan kepala sekolah dalam proses implementasi Sekolah Damai di Jawa Tengah.

“Fasilitator ini juga yang akan mendampingi guru agar mempunyai sistem pembelajaran yang ideal dan inklusif dengan memasukkan nilai-nilai perdamaian dalam bahan ajarnya. Semoga ini menjadi awal kita dalam mendukung implementasi Sekolah Damai dan turut berkontribusi dalam membangun budaya damai di Jawa Tengah,” tutur Davida.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangppol) Jawa Tengah, Haeruddin memberikan apresiasi atas terlaksananya Pelatihan Fasilitator Sekolah Damai ini. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan wujud kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Wahid Foundation.

“Sekolah Damai ini sudah ditetapkan dalam regulasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ini harus kita tindak lanjuti dengan rencana aksi yang ada di lapangan,” jelas Haeruddin.

Dikarenakan program ini berkaitan dengan pencegahan paham ekstremisme di sekolah, maka menurut Haeruddin keterlibatan guru sangat penting untuk menjadi bagian yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Ia juga berjanji untuk selalu mengawasi dan mengontrol realisasi program Sekolah Damai di Jawa Tengah.

“Kami dari Kesbangpol dan Dinas Pendidikan akan selalu mengontrol program ini sampai dengan tindak lanjut dan realisasi sebagaimana dalam Pergub,” tutur Haeruddin.

Haeruddin berharap dengan kerjasama multipihak dalam realisasi program Sekolah Damai di Jawa Tengah ini dapat berimplikasi pada budaya damai yang ada di masyarakat.

“Sehingga budaya damai ini kita harapkan tidak berhenti hanya di sekolah, namun juga berdampak pada masyarakat. Kita berharap Sekolah Damai dapat menciptakan budaya damai baik di sekolah dan juga di luar sekolah,” pungkasnya. (ZA)