Bogor - Wahid Foundation dengan dukungan UN Women tengah melakukan implementasi program Desa Damai di 13 desa yang ada di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat. Sebagai salah satu langkah awal implementasi program di Jawa Barat, Wahid Foundation menyelenggarakan Forum Multi-Stakeholder Kabupaten Bogor pada 26 Maret 2024 dan di Depok pada 28 Maret 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk bertujuan untuk menjalin kerjasama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor dan Kota Depok dalam rangka implementasi program yang bertajuk WISE Initiative ini.

Community Development Officer Wahid Foundation, M. Zainal Fanani dalam keterangannya menyampaikan, program yang bertajuk WISE Initiative ini merupakan fase dari program Desa Damai Wahid Foundation yang akan berfokus pada penguatan kapasitas perempuan, mendorong peran serta perempuan dan memperkuat rantai kewirausahaan masyarakat desa.

“Dalam konteks program Desa Damai dalam kerangka project WISE Initiative ini, Desa Damai akan fokus pada pembentukan sistem deteksi dini berbasis masyarakat dengan melibatkan peran perempuan dan pemuda,” tutur Fanani.

Selain itu, menurutnya program ini juga sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 tahun 2023 tentang RAD PE, khususnya dalam pilar pencegahan, fokus yang keempat, yakni membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat.

“Dalam fokus ini disebutkan bahwa output yang dimandatkan dalam Perbup tersebut adalah terselenggaranya program Desa Damai sebagai wujud sistem deteksi dini di desa (piloting),” jelas Fanani.

Pada kesempatan ini hadir sejumlah narasumber narasumber, yaitu; M. Afendi (Kesbangpol), Mulyadi (DPMD) dan Maya (DP3AP2KB). Secara umum, pemaparan pembicara dari Kesbangpol menyampaikan bahwa RAD PE yang ada di Kabupaten Bogor sudah mengamanatkan pelaksanaan di Tingkat Desa, di mana Desa Damai bisa menjadi pelopor melalui pembuatan sistem deteksi dini ekstremisme.

“Salah satu kegiatan yang penting dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada berbagai pihak tentang ciri atau indikator ekstremisme. Pencegahan ekstremisme bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan seluruh elemen di masyarakat,” kata Afendi.

Diskusi diakhiri dengan menyusun rekomendasi terkait dengan rencana pembentukan sistem deteksi dini di Tingkat desa. Beberapa hal yang perlu mendapat catatan terkait dengan rencana ini adalah 1) perlunya payung hukum untuk menjadi landasan, sekaligus menjadi salah satu prasyarat dalam mengakses alokasi anggaran; 2) pembentukan tim dan program kerja; 3) Analisa kerentanan sosial yang ada di masyarakat.

Forum Multi-Stakeholder Kota Depok

Sementara itu di agenda Forum Multi-Stakeholder Kota Depok, Kepala Kesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wahid Foundation karena telah menyelenggarakan Program Desa/Kelurahan Damai di Kota Depok.

“Program Desa Damai ini sangat beririsan dengan program kami di Bakesbangpol, misalnya program Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKD,” kata Lienda.

Lienda berharap, dalam proses implementasi nantinya berjalan dengan lancar dan tidak mendapatkan kendala apapun, pihaknya juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh dalam rangka mensukseskan proses implementasi kedepannya. (ZA)