Bima -  Wahid Foundation bekerja sama dengan Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu) dengan dukungan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan UN Women menggelar forum diskusi kelompok terfokus (FGD) partisipatif dan sosialisasi program perdamaian berkelanjutan pada Kamis-Jumat, 19-20 September 2024, di Aula Kantor Bupati Bima.

Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok perempuan dari empat desa sasaran program Program Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Merespons Nexus Aksi Kemanusiaan dan Perdamaian untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat", yaitu Desa Samili, Desa Rato, Desa Roi, dan Desa Ncera.

Dalam sambutannya di hadapan kelompok perempuan, Dwinda Nur Oceani, Program Officer Wahid Foundation, mengungkapkan bahwa pemilihan daerah Bima sebagai sasaran program didasarkan pada hasil riset UN Women pada 2023 yang mengungkapkan bahwa wilayah Bima merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

“Namun, kendati wilayah Bima memiliki potensi bencana alam dan konflik sosial yang cukup tinggi, di sini kita bisa melihat potensi perempuan yang luar biasa dalam membangun ketahanan masyarakat. Melalui keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian komunitas, serta pemulihan pascabencana, kita tidak hanya memperkuat posisi mereka, tetapi juga meningkatkan kapasitas seluruh komunitas dalam menghadapi tantangan yang ada,” tutur Dwinda.

Selain itu, Dwinda menjelaskan bahwa program ini juga menyasar kelompok rentan, termasuk kaum difabel, dan berusaha untuk menggalang partisipasi bermakna dari kelompok muda di empat desa tersebut.

“Program ini mengharapkan partisipasi aktif dari kelompok disabilitas dan anak muda. Sehingga nantinya ada ruang aman untuk mereka berkontribusi dan mengembangkan kapasitas diri,” terang Dwinda.

Sementara itu, Ruwaidah Anwar, Program Officer La Rimpu dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini merupakan kesempatan bagi desa dampingan untuk bertemu dengan perangkat daerah dan membicarakan isu-isu perdamaian, kemanusiaan, dan ketangguhan di masyarakat yang relevan dengan program kerja dan tupoksi dinas-dinas terkait.

“Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari FGD di tiap-tiap desa beberapa waktu yang lalu. Ini juga merupakan kesempatan untuk kita sama-sama membicarakan isu-isu desa yang dinamis dengan perangkat daerah. Inilah wujud dari tema yang kami angkat Kasama Weki, Kasabua Fiki,” kata Ruwaidah.

Sebagai informasi, La Rimpu menggandeng lima perangkat daerah Kabupaten Bima, yaitu Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, DPMDes, BPBD, dan DP3AP2KB, sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Selain itu, hadir juga Pembina Yayasan La Rimpu, Prof. Abdul Wahid. Dalam pengantarnya, pria yang akrab disapa Aba Du Wahid ini menyampaikan beberapa catatan tentang masyarakat Bima yang mengalami anomali dan perubahan mengikuti arus informasi dan globalisasi.

“Perubahan cara berkomunikasi masyarakat tentu saja melahirkan jarak sosial, yang nantinya jarak ini akan melahirkan konflik sosial. Oleh karena itu, kita semua harus terlibat dengan hadirnya Wahid Foundation, La Rimpu, dan nantinya juga kita berharap partisipasi dari kaum agamawan, guru ngaji, bilal, dan dou maloa yang tersebar di desa-desa ini,” ungkap Guru Besar Antropologi Agama UIN Mataram tersebut. (ZA)