Bogor - Wahid Foundation menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Desa Damai Tajurhalang, Bogor pada Senin (27/5/2024). Workshop ini dihadiri oleh perwakilan elemen masyarakat Desa Tajurhalang, yaitu pemerintah desa, Pokja Desa Damai, Penyuluh Agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kelompok perempuan, kelompok anak muda, serta tokoh masyarakat.

Workshop tersebut difasilitasi Muhammad Subhi (Yayasan Inklusif) dengan menghadirkan narasumber Abdul Charis, Tenaga Ahli Sekretariat Bersama RAN PE BNPT.

Mz. Fanani, Community Development Wahid Foundation, menyampaikan bahwa Desa Damai Tajurhalang kini menjadi model dalam program yang secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) di Kabupaten Bogor.

“Workshop ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam beberapa tahapan penting, mulai dari menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk tahun 2024-2025 dan pembentukan sistem deteksi dini berbasis masyarakat,” tutur Fanani.

Lebih lanjut, Fanani menyampaikan harapan jangka panjang adalah agar Desa Tajurhalang dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain ketika ingin belajar tentang Desa Damai, khususnya di Kabupaten Bogor.

“Harapan besar kami ke depan agar Desa Tajurhalang dapat menjadi desa percontohan bagi desa lain dalam upaya meningkatkan resiliensi masyarakat. Jadi, kalau ada desa ingin belajar Desa Damai tidak perlu di Wahid Foundation, tapi bisa langsung belajar kepada masyarakat di Desa Tajurhalang,” kata Fanani.

Tenaga Ahli Sekretariat Bersama RAN PE BNPT, Abdul Charis menyampaikan pentingnya pembentukan sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk mengenali gejala dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

“Sehingga ketika kita mempunyai sistem deteksi dini yang baik, maka kita dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya,” terang Charis.

Menurut Charis yang dapat dilakukan untuk membangun sistem deteksi dini salah satunya adalah dengan mengembangkan mekanisme komunikasi antar stakeholder, seperti menyediakan wadah pelaporan dan penanganan masalah di tingkat desa.

“Sistem komunikasi bisa dibentuk dengan wadah yang sudah ada sekarang, misalnya memperkuat komunikasi antar RT dan RW dan juga melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat seperti perempuan dan anak muda,” jelasnya.

Pada sesi berikutnya, Ketua Yayasan Inklusif, Muhammad Subhi memfasilitasi peserta dalam membangun sistem deteksi dini melalui pemetaan potensi yang sudah ada saat ini. Subhi menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Desa Tajurhalang.

Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Desa Tajurhalang,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan kelompok perempuan dan anak muda sangat penting dalam proses ini. “Kelompok perempuan dan anak muda memiliki peran vital dalam mendeteksi dan mencegah ekstremisme. Dengan melibatkan mereka, kita memperkuat struktur sosial desa dan memastikan semua lapisan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian,” tegas Subhi.

Diketahui, UN Women telah bermitra dengan Wahid Foundation dalam program Desa Damai sejak tahun 2017 di 22 Desa di Pulau Jawa. Di Tahun 2024, UN Women bersama Wahid Foundation memperluas inisiasi Desa Damai di 13 desa yang terletak di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat. Tiga Desa Damai di Jawa Barat yakni Desa Tajurhalang, Bogor, Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Duren Seribu, Depok. (ZA)