Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women dalam mewujudkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat melaksanakan program Women Participation for Inclusive Society (WISE) – GUYUB merupakan program lanjutan dari WISE sejak 2017 yang berakhir di tengah tahun 2019. Sasaran utama dalam program WISE-GUYUB adalah menguatkan pelaksanaan Desa Damai dengan mengedepankan mekanisme komunitas yang responsive gender (perempuan dan laki-laki) untuk mempromosikan komunitas yang damai dan keadilan gender.

Strategi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program WISE-GUYUB ini yakni dengan menetapkan 4 Desa Damai di wilayah Jawa Timur, 2 Desa diantaranya berada di wilayah Kabupaten Sumenep yakni Desa Prancak dan Guluk-guluk untuk dijadikan sebagai laboratorium implementasi rencana aksi desa, rencana aksi ini merupakan tururan dari penerapan 9 indikator Desa Damai melalui konsolidasi tingkat regional provinsi, kabupaten hingga level desa. Selama proses implementasi rencana aksi ini berjalan, diperlukan peninjauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi desa sehingga diperlukan diskusi terfokus di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat desa. “Secara umum ada beberapa tahapan dalam penyusunan Rencana Aksi Desa Damai, Kami harus memastikan proses ini benar – benar partisipatif melibatkan masyarakat khususnya kelompok perempuan ini salah satu prinsip juga dalam Human Security Approach (HSA) yang terkadang dilupakan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang damai sebagai pencegahan konflik, Intoleransi, radikalisme” Visna Vulovik, Asisten Direktur Wahid Foundation. Pendekatan ini harus komprehensif, karena Wahid Foundation juga berpegang pada prinsi Gus Dur yakni perdamaian tanpa adanya keadilan merupakan sebuah ilusi.

Pertama, penyusunan Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai. Penyusunan ini melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Komunitas Perempuan Desa/Kelurahan Damai. “Untuk menunjang proses penyusunan Rencana Aksi Desa Damai, kami sediakan panduan untuk komunitas perempuan mengakses keadilan. Panduan ini merupakan manual bagi komunitas dan Pokja sebagai bagian dari promosi keadilan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan di level komunitas.” Visna Vulovik, Asisten Direktur Wahid Foundation. Panduan ini juga mengacu pada 9 Indikator Desa Damai dimana indikator ini sudah menjadi pondasi Desa/Kelurahan Damai misalnya salah satu dari 9 Indikator ini . Selain itu, Wahid Foundation juga menyediakan panduan Monitoring dan Evaluasi juga mengacu pada mekanisme perlindungan untuk perempuan dan remaja, sehingga mereka bisa melindungi keluarga dan komunitas terhadap isu2 hak-hak asasi manusia, termasuk bagaimana mereka melindungi diri mereka dari kondisi krisis seperti bencana, pandemic, konflik, dan radikalisme.

Kedua, pemerintah Desa Damai juga difasilitasi untuk mengadakan musyawarah desa, kegiatan ini melibatkan perwakilan dari aparatur pemerintah Desa, Kelompok Kerja Desa Damai, Perwakilan Kelompok Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Musyawarah desa damai menyepakati adanya Rencana Aksi Desa Damai yang akan dilaksanakan selama satu tahun, RADesa Damai ini akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai turunan dari Rencana Jangka Panjang dan Menengah Desa, sehingga Desa juga secara konkrit melakukan upaya – upaya membuat mekanisme yang responsive gender untuk pencegahan konflik sosial, ekstremisme kekerasan dan ketidakadilan gender.  

Rencana Aksi Desa Damai diharapkan bisa dijadikan sebagai proyek percontohan model program yang integrative dengan pendekatan yang keamanan manusia yang komprehensif. Desa sebagai entitas sosial terbawah dalam struktur pemerintahan harus diberikan penguatan dan dukungan penuh bisa melaksanakan program – program pencegahan konflik sebagaimana amanah Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak dalam Konflik Sosial. Serta upaya – upaya strategi pencegahan ekstremisme kekerasan berbasis komunitas di wilayah desa yang nantinya menjadi bagian Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan.