Wahid Foundation bersama dengan Bakesbangpol dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Sekolah Damai se-Jawa Tengah. Rapat tersebut merupakan implementasi rencana tindak lanjut dari pendampingan program sekolah damai di Jawa Tengah sekaligus refreshment kegiatan sekolah damai. Rapat koordinasi yang diselenggarakan secara hybrid bertempat di Hotel Swiss Belinn Solo, (19/05). Rapat Luring dihadiri oleh sejumlah kepala sekolah damai dari karisedenan Solo-Kedu dan beberapa kepala sekolah dari daerah lain hadir secara daring.

Hadir dalam rapat koordinasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah dan Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi. Dalam ceramah pembukanya, Mujtaba Hamdi menyampaikan target capaian ke depan program sekolah damai.

Mujtaba, menekankan bahwa program sekolah damai melalui tiga pilar utamanya merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari program implementasi kurikulum merdeka terutama aspek implementasi P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Aspek integrasi dari P5 dan tiga pilar sekolah damai akan diturunkan dalam metode pengajaran atau pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan pengembangan proyek. Ke depan akan ada pelatihan untuk guru Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama Islam, dan waka kurikulum. Oleh karena itu pendekatan pelatihan yang akan dikembangkan melalui pendampingan sekolah damai akan berfokus kepada intrakulikuler dan kokulikuler.

"Sekolah Damai ini walaupun sudah muncul sebelum adanya kebijakan Kurikulum Merdeka dan sebelum adanya kebijakan mengenai Profil Pelajar Pancasila. Namun secara intinya, secara substansinya, Program sekolah Damai itu terintegrasi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Profil Pelajar Pancasila maupun implementasi Kurikulum Merdeka,” ujar Mujtaba.

Lebih lanjut, Mujtaba juga menekankan bahwa seluruh aktivitas berkaitan dengan sekolah damai ini tidak akan menambah beban tugas guru di sekolah. Sebaliknya, penguatan kurikulum sekolah damai akan membantu guru dalam mengembangkan modul ajar dan pengelolaan P5 yang berkontribusi pada Implementasi Kurikulum Merdeka.

Syahdan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,  Uswatun Hasanah menyampaikan bahwa pertemuan kali ini penting untuk mempertegas posisi kita dalam mendukung pembelajaran yang damai di lingkungan sekolah di Provinsi Jateng. Uswatun panggilan akrabnya, menekankan jika yang dimaksud sekolah damai adalah sistem pembelajaran dengan aspek yang diukur adalah perubahan kognitif maka sebetulnya hal ini memang sejalan dengan capaian akses kurikulum merdeka. Namun dari segi implementasi, sasaran sekolah damai lebih spesifik dan aplikatif. Selain itu, menurutnya Sekolah Damai juga secara simultan dapat membantu sekolah-sekolah dalam mengatasi 3 dosa besar pendidikan.

Uswatun menambahkan, dalam upaya implementasi sekolah damai, pihaknya ingin mengolaborasikan dengan program sekolah menyenangkan. Sekolah menyenangkan ini merupakan sekolah yang sedang dikembangkan oleh Pemprov Jateng. “Bagus jika program ini diintegrasikan dengan program sekolah damai dengan nama Sekolah Damai dan Menyenangkan” terangnya.

Pihaknya menegaskan kembali bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap mendukung secara penuh implementasi Sekolah Damai. Harapannya tidak hanya 80 sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip sekolah damai, lebih dari itu seluruh sekolah di Provinsi Jateng dapat menjadi bagian dari implementator Program Sekolah Damai.

Pada akhir sesi, Uswatun membuka acara tersebut dan dilanjutkan dengan pemaparan Program Sekolah Damai dan rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Siti Rofiah, konsultan Wahid Foundation.

Dalam materi paparannya, Siti Rofiah menyampaikan poin-poin penguatan Sekolah Damai. Termasuk based practices kegiatan dan capaian sekolah damai sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, Rofi’ juga menghadirkan  Endah Kepala Sekolah SMAN 13 Semarang (sekarang Kepala Sekolah SMAN 12) untuk menyampaikan pengalamannya dalam mendorong kebijakan Sekolah Damai. Dan dilanjutkan dengan sosialisasi modul sekolah damai oleh Tim Penulis Modul Sekolah Damai.

Secara keseluruhan, forum ini menyepakati adanya tindak lanjut dari program Sekolah Damai. Kepala sekolah menunggu Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi  bersama WF sebagai pionir Sekolah Damai. Surat tersebut nantinya akan menjadi legitimasi sekolah untuk mengeluarkan kebijakan Sekolah Damai dan mendelegasikan perwakilan sekolah untuk mengikuti proses alur kegiatan ke depannya. Usulan tersebut lalu diteruskan kepada Tim Bakesbangpol dan Dinas Pendidikan yang hadir dan akan ditindaklanjuti secepatnya untuk poses lebih lanjut.