Bogor - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Siska Grefianti, menyatakan banyak persoalan yang dialami perempuan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Siska dalam perannya sebagai pembicara pada pelatihan pencegahan ekstremisme kekerasan dan literasi hukum bagi Pokja Desa Damai di Jawa Barat dengan judul “Penguatan Kapasitas Pokja Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan , Hak-Hak Perempuan, dan Mekanisme Perlindungan Berbasis Komunitas ". Acara ini diselenggarakan oleh Wahid Foundation pada Sabtu malam, (27/3) di Hotel Whiz Prime Bogor, Jawa Barat.

Siska menegaskan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan yang dialami perempuan. Namun, ia menyatakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, karena mengurangi angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.

“Mengurangi jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan, merupakan tanggung jawab bersama. Harapannya ke depan, kita bisa bekerja sama untuk melakukan ini,” kata Siska.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa disebabkan oleh banyak hal dan bisa menimpa siapa saja tanpa memandang status sosial atau ekonominya.

“Kekerasan bisa terjadi pada keluarga manapun, baik miskin maupun kaya, beragama atau tidak, berpendidikan atau tidak, berpendidikan atau tidak, tinggal di kota atau di pedesaan, di sekolah, atau mungkin di kampus,” kata Siska saat dimintai keterangan penyebab kekerasan. melawan wanita dan anak-anak.

Menurut Siska, pemerintah telah bekerja keras melalui sejumlah program untuk memenuhi hak-hak perempuan, serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Bahkan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar telah menginisiasi sejumlah program, seperti Sekolah Perempuan Meraih Impian dan Tujuan (Sekoper Cinta) dan Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan. dan Anak (yang memberikan layanan konsultasi, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban kekerasan). Mereka juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, melakukan kampanye peningkatan kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan, dan memfasilitasi akses pelaporan langsung melalui nomor telepon langsung.

Di sisi lain, menurut Siska, masih banyak pihak lain selain pemerintah yang menjalankan program atau upaya yang sama untuk memenuhi hak-hak perempuan, serta memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak. Namun, mereka bekerja secara mandiri dan tanpa koordinasi.

“Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bekerja sama memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak agar dapat mencegah dan menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendapatkan hasil yang maksimal,” tegas Siska saat menutup sesinya. menjadi pembicara dalam pelatihan.

Sementara itu Senior Campaign and Advocacy Officer Wahid Foundation, Siti Kholisoh mengatakan, kegiatan yang digelar di Whiz Prime Hotel Bogor ini juga dimaksudkan bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional.

“Inilah saat yang tepat untuk menyerukan perempuan di era sekarang untuk menantang diri sendiri guna menjawab berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, ekonomi global, pengangguran dan kasus kekerasan berbasis gender,” tambahnya.

Pelatihan tentang pencegahan ekstremisme kekerasan; dan literasi hukum merupakan bagian dari program Desa / Kelurahan Damai. Program ini telah dilaksanakan oleh Wahid Foundation sejak tahun 2017. Wahid Foundation bekerjasama dengan UN Woman untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dan melaksanakan program Women Participation for Inclusive Society (WISE) - GUYUB dengan target di 3 provinsi: Jawa Barat (Bogor dan Depok), Jawa Tengah (Solo Raya) dan Jawa Timur (Malang Raya dan Sumenep).