Survey Wahid Foundation tentang tren sosial keagamaan di sekolah menyebutkan bahwa 68% siswa rohis setuju dengan konsep negara khilafah Islamiyah. Riset ini menjadi latar belakang kenapa Wahid Foundation bersama komunitas lain turut melakukan survey-survey di sekolahan tentu usia SMA/SMK usia yang masih rentan terhadap keyakinan keagamaan, atau usia labil.

Hal itu dikatakan oleh Ubbadul Adzkiya, atau pria yang biasa disapa Ubed selaku peneliti dari Wahid Foundation dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama jurnalis dan Kesbangpolinmas Jawa Tengah pada Rabu, (19/10/2022).

Sementara itu, Davida Ruston Khusen, Program Officer Wahid Foundation memaparkan pada tahun 2017 Wahid Foindation dilatar belakangi hasil riset tersebut membuat rekomendasi kebijakan strategi nasional untuk pencegahan intoleransi dan radikalisme melalui Program Sekolah Damai.

Ubed melanjutkan,“Sekolah Damai menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi terjadinya intoleransi dan kekerasan di sekolah. Sehingga sekolah menjadi konsen agar nanti diperkuliahan atau sekolah selanjutnya sudah memiliki cara pandang yang jelas,” ujar Ubed.

Dalam diskusi bertema “Pentingnya Kebijakan Pencegahan Intoleransi dan kekerasan di Sekolah”, Ubed juga menyampaikan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2018 yang menyusun perencanaan aksi nasional terhadap penanggulangan ektrimisme dan intoleransi. Dalam hal tersebut memuat program yang mengintervensi sekolah. 

“Jadi yang menjadi dasar dari sekolah damai itu adalah ini yang disusun oleh BNPT,” terangnya menjelaskan landasan Program Sekolah Damai.

“Di tahun-tahun kemarin ketika kita melihat yel-yel anak TK atau ada pawai yang memakai pakaian bersenjata ala teroris, itu salah satu keprihatinan kita karena ketika terus disuarakan dan dipolitisasi,” tandas Ubed. 

Wahid Foundation melaporkan bahwa tahun 2018 program ini sudah dijalankan di beberapa SMA/SMK di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri, terdapat 5 sekolah yang sudah menjalankan Program Sekolah Damai, yaitu  SMAN 7, 10, 11, 13 Semarang dan SMAN Cepiring Kendal.

“Pada  September lalu, kami melakukan kick off Meeting Program Sekolah Damai Jawa Tengah dengan mengundang dari 70 SMA/SMK se-Jateng sebagai perwakilan dari semua sekolah yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi percontohan implementasi Sekolah Damai. Dari 35 kabupaten/kota akan diambil 2 sekolah negeri favorit,” jelasnya.

Kemudian Pada tanggal 24 oktober  2022 Wahid Foundation akan melaunching Program Sekolah Damai bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid. Selain itu, Wahid Foundation juga akan mengundang perwakilan kepala sekolah, guru agama Islam, Guru BK, Rohis dan OSIS. Kegiatan akan dilaksanakan di Kota Solo secara hibryd. 

“Kemarin kita sudah bertemu Pak Ganjar dan bersedia untuk hadir di Senin depan. Mungkin ini adalah Provinsi pertama di Indonesia yang akan mengimplementasikan Sekolah Damai,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, Wahid Foundation akan membantu mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara parsitipatif, kolaboratif dan kreatif. Pada dasarnya, tambah Ubed, sekolah damai ini bukan menambah kurikulum baru atau menambah mata pelajaran baru. Namun, Sekolah Damai itu menerapkan budaya-budaya damai di sekolah.

“Pilar sekolah damai yang pertama kebijakan, sekolah punya kebijakan untuk mengantisipasi intoleransi dan kekerasan di sekolah. Selanjutnya bisa berupa peraturan kepala sekolah atau SOP yang mencegah intoleransi,” urainya. 

“kemudian ada pilar praktik toleransi. Harapanya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti Muslim dan Nonmuslim ruangannya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS Nonmuslim kemudian dibatalkan oleh sekolah. Harapanya juga ada mushola dan ruangan ibadah bersama untuk semua agama.”

Yang terakhir, kata Ubed, “Ada pilar pengelolaan organisasi. Dalam hal ini mengintervensi manajemen organisasi dalam pembentukan pengurus supaya tidak lagi ada diskriminasi karena berbeda keyakinan,” jelasnya.

Dalam implementasi sekolah damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) damai. Pokja di sini  yang akan memberikan pelatihan dan training mengajak kepala sekolah siswa dan OSIS dan aktivis yang mengawal jalannya budaya damai di sekolah.

“Tujuan kebijakan sekolah damai Pertama, memaksimalkan instrumen hukum yang telah tersedia. Kedua, Mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolah. Ketiga, Mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga negara,” bebernya. 

Dengan mengundang kalangan media, Ubed berharap jurnalis ikut memberikan support. Selain itu, media diharapkan akan menjadi sarana penekan kebijakan yang tidak berjalan semestinya. 

“Kami berharap kepada media untuk memilih informasi yang diterima dan membentuk kepercayaan masyarakat dengan mengkampanyekan di media masing-masing. Poinnya sekolah tidak lagi menjadi lahan basah intoleransi dan radikalisasi melainkan sebagai kampanye isu-isu perdamaian yang ada di sekolah,” tutupnya.

Sementara itu, Davida  mengatakan pihaknya sudah melaksanakan Sekolah Damai sejak 2018 dan sudah menggandeng kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kesbangpol Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan berbagai lainnya.

“Hari ini mengundang media untuk diskusi intoleransi dan kekerasan di sekolah karena banyak kejadian-kejadian di Indonesia seperti yang kemarin terjadi di Depok di mana ada diskriminasi karena perbedaan keyakinan. Selain itu, kami juga ingin mengabarkan bahwa  program ini akan dilaunching oleh Wahid Foundation dan Pemprov Jateng di Solo 24 Oktober mendatang.” jelasnya.

Di sisi lain, Widi Nugroho, Kabid Ideologi Kesbangpol Jateng juga memberi laporan bahwa pada tahun 2021 Pemprov Jawa Tengah sudah punya SK Gubernur tentang deradikalisasi.

“Kami di Provinsi Jateng  hari ini memiliki SK Gubernur untuk program deradikalisasi. Hal ini karena kami menemukan fakta bahwa SMA/SMK sudah terinfiltrasi radikalisme dari bermacam model. Saya kaget dan saya melakukan pendalaman secara tertutup dan ternyata betul sangat mengerikan sekali. Maka penting bagi kami untuk bekerja sama dengan 5 jejaring. ada pemerintah, pers, akademisi dam ada LSM. Penting untuk kita mengkaji kembali bentuk dan cara mengatasinya,” ungkapnya.

Widi menyampaikan bahwa program yang dibawa Wahid Foundation akan berjalanan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Widi menegaskan bahwa Kesbangpol Jateng berharap peran dari media untuk bersama-sama mengawal Sekolah Damai.

“Sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur kita harus terbuka, terutama soal laporan dari media-media apabila ada temuan, bahkan pemerintah berterima kasih sekali apabila ada temuan atau informasi mengenai di lapangan. Karena ada kontrol untuk kita di pemerintahan,” tekannya.

“Harapanya Sekolah Damai ini jalan di semua daerah dan berbagai tingkatan sekolah. Sehingga kita tidak ingin anak tingkat TK sudah disisipi oleh paham radikalisme,” tambahnya.

Widi kemudian memberikan gambaran bahwa radikalisme mengarah pada golongan yang rentan didekati. Ia menyebut contoh perempuan, karena lebih strategis. Kenapa perempuan?” katanya,  “Karena Laki-laki di zaman sekarang dinilai tidak kuat komitmennya.”

“Perempuan itu bisa jadi ibu dan kemudian punya anak. Kalau perempuan, dia bisa kemungkinan menarik semua anggota keluarganya. Oleh karena itu mari kita turun bersama dan atasi bersama,” tuturnya. 

Widi juga melanjutkan, “Pada prinsipnya orang-orang radikalis itu tidak langsung keras terhadap orang lain melainkan menyusup dari sekolah ke sekolah. Target utama kami dalam program ini adalah para guru dan organisasi kesiswaan seperti pengurus OSIS. Pentingnya Sekolah Damai  adalah untuk menjaga keragaman Indonesia yang berlandaskan Pancasila,” tutupnya.