Badan Kesatuan Politik dan Bangsa (Bakesbangpol) Jawa Tengah menggandeng Wahid Foundation menginisiasi pembentukan Forum Kemitraan Daerah di Jateng untuk memperkuat  implementasi  Perpres 21 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penceganan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme (RAN PE) untuk mencegah ektremisme berbasis kekerasan di Jawa Tengah. Inisiasi pembentukan forum kemitraan daerah tersebut diselenggarakan melalui forum diskusi pembentukan forum kemitraan daerah di Hotel Dana Surakarta pada Jum’at, (12/05) dengan dihadiri perwakilan Dinas Pemerintah Provinsi Jateng dan perwakilan organisasi masyarakat.

Haerudin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jateng menjelaskan bahwa rencana pembentukan forum kemitraan di Jateng merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 tahun 2022 tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme di Jawa Tengah. Pergub tersebut menurut Haerudin, harus tetap menjadi payung hukum dalam rencana pembentukan forum kemitraan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme di Jateng.

Pergub 36 tahun 2022 tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme tetap harus menjadi payung hukum bersama dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme”, ujarnya.

Haerudin lebih jauh memaparkan, bahwa dalam konteks Provinsi Jateng, masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi tantangan utama di Jateng saat ini. Karenanya, hal itu menjadi landasan untuk melanjutkan program kerja Pemerintah Provinisi sampai tahun 2024 dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Jateng.

Di sisi lain, Mujtaba Hamdi Direktur Eksekutif Wahid Foundation yang memberikan sambutan dan pengantar dalam forum rencana pembentukan forum kemitraan daerah tersebut menjelaskan bahwa pencegahan intoleransi, ekstremisme, dan terorisme merupakan kerja bersama, bukan hanya kerja individu/kelompok. Oleh karena itu, kerja-kerja pencegahan tersebut membutuhkan kemitraan multi pihak.

Pemberantasan tindakan intoleransi, ekstremisme dan terorisme tidak bisa berjalan tanpa dukungan berbagai pihak. Tiga masalah tersebut bisa diberhentikan atau dimitigasi apabila masing-masing pihak saling bermitra.” Jelas Mujtaba.

Sejauh ini, kata Mujtaba, Wahid Foundation berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan beberapa pertemuan di Jakarta dengan melibatkan 38 Kementrian/Lembaga dan 49 perwakilan organisasi masyarakat untuk menyusun naskah pedoman dan pembentukan Forum Kemitraan Nasional antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Masyarakat di Tingkat Nasional.

Pada Maret 2023 lalu, Forum Kemitraan telah ini disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Forum Kemitraan Nasional Pemangku Kepentingan di Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2023-2024.

Masih menurut Mujtaba, dalam inisiasi pembentukan Forum Kemitraan di tingkat daerah, WF menyambut baik inisiasi Pemprov Jateng tersebut. Sebab, WF merasa perlu Forum Kemitraan Daerah  karena dua hal; pertama, forum tersebut penting sebagai wadah untuk menampung dan meminta saran dan masukan dari daerah terkait implementasi RAN PE di daerah. Kedua, Saran dan masukan tersebut akan membantu Kemendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan lebih memahami situasi di lapangan, khususnya dalam konteks implementasi RAN PE.