Magelang - Wahid Foundation melalui program Sekolah Damai telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berbudaya damai. Hingga saat ini Program Sekolah Damai sudah dijalankan di 70 SMA/SMK di Jawa Tengah.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) juga telah meluncurkan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Program ini, diatur secara resmi melalui Permendikbud nomor 46 Tahun 2023, memiliki tujuan serupa dengan upaya Wahid Foundation, membangun budaya damai di lingkungan pendidikan yang bebas dari  kekerasan, perundungan, dan intoleransi.

Dalam rangka mengintegrasikan kedua program tersebut, Wahid Foundation menggelar Rapat Koordinasi Integrasi Sekolah Damai dan PPKSP Jawa Tengah pada Kamis (23/11) di Aula SMAN 1 Kota Magelang.

Kepala SMAN 1 Kota Magelang, Ety Syarifah dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Sekolah Damai di SMAN 1 Kota Magelang sudah dimulai sejak peluncuran Sekolah Damai di Solo, pihaknya membuat tim untuk mempelajari modul yang disediakan oleh Wahid Foundation.

“Setelah dipelajari, kemudian untuk membahas isi masing-masing dari tim tersebut dan mempresentasikannya. Setelah paham semua, baru kemudian kami baru membuatkan SK. Jadi SK ini didasarkan pada indikator pengetahuan tim terhadap apa itu Sekolah Damai,” kata Ety.

Implementasi nilai-nilai perdamaian di SMAN 1 Kota Magelang, menurut Ety sudah sangat berjalan dengan baik, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam mars sekolah yang dengan tegas menyebutkan tidak ada perbedaan antara miskin dan kaya, perbedaan budaya, dan semuanya adalah keluarga.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haeruddin menyampaikan saat ini Sekolah Damai menjadi kebutuhan riil kita, apalagi ini sudah ditetapkan dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2022. Di dunia pendidikan, menurutnya yang diantisipasi adalah semua bentuk kekerasan, bukan hanya yang mengarah pada terorisme. Namun juga kekerasan fisik, psikis, termasuk juga kekerasan seksual. 

Menurut Haeruddin, program PPKSP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 memiliki integrasi yang saling berkaitan dengan program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation.

“Menurut saya, antara PPKSP dengan Sekolah Damai saling terintegrasi. Nah, untuk saat ini, program Sekolah Damai sudah bisa berjalan dengan baik di 79 sekolah di Jateng, oleh karena itu, penting untuk kita bersama-sama merumuskan agar program ini dapat saling berkolaborasi dalam penerapannya di lapangan,” tutur Haeruddin.

Kendati sudah ada Permendikbud PPKSP, menurut Haeruddin dalam penerapannya, terkadang sekolah masih mengalami kendala, salah satunya adalah keberanian sekolah tersebut untuk langsung menerapkan aturan tersebut.

“Namun jika sekolah tersebut kurang berani tentu harus menunggu aturan turunan, aturan turunan itu yang paling pas adalah Pergub di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Peraturan Bupati,” jelas Haeruddin.

Menurutnya, dalam aturan turunan tersebut, kemudian Sekolah Damai dapat leluasa untuk bergabung dalam penerapan praktik diseminasi kurikulum di sekolah yang ada kaitannya dengan Permendikbud PPKSP tersebut.

“Permendikbud perlu diperkuat dengan aturan turunan. Kalau sudah ada turunan Pergub atau Peraturan Bupati, maka nanti sifatnya bukan pilihan, tapi wajib bagi sekolah untuk menerapkan,” terang Haeruddin.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah, Maryanto Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang tahap finalisasi di tingkat Dinas dan sudah diajukan ke Gubernur untuk menjadi Peraturan Gubernur PPKSP.

Maryanto mengatakan hingga saat ini sudah sangat banyak jenis program di sekolah dengan tagline masing-masing yang dilaksanakan baik oleh Kementerian dan OPD yang hingga saat ini, hal tersebut belum terintegrasi dalam proses implementasinya, sehingga terkadang menyulitkan sekolah.

“Tujuan semua program ini baik untuk semua warga sekolah. Namun, hal ini perlu kita integrasikan, dan saya berharap Wahid Foundation dapat menginisiasi kolaborasi ini, sehingga semua program itu menjadi instrumen yang menyatu agar penerapannya lebih mudah di sekolah sebagai objek pelaksana,” tutur Maryanto.

Maryanto berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, khususnya untuk tercapainya integrasi program sekolah agar tujuan bersama dalam mengentaskan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat tercapai.

Rapat koordinasi sendiri dilaksanakan secara hybrid, diikuti oleh 79 SMA/SMK Sekolah Damai di Jawa Tengah. Rapat koordinasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dengan Tim Sekolah Damai. Sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan Sekolah Damai juga akan didorong secara akseleratif dalam mengimplementasikan PPKSP dengan penerapan pendidikan berkarakter atau pelatihan guru yang adaptif terhadap nilai-nilai perdamaian di sekolah . (ZA)