Poso -  Wahid Foundation bekerjasama bersama Libu Perempuan dengan dukungan UN Woman mendorong penguatan kapasitas perempuan dalam bidang advokasi kebijakan yang inklusif gender di Kabupaten Poso, pada 10-11 Mei 2024. Forum bertajuk “Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan untuk Perempuan” tersebut diikuti oleh perwakilan dari 5 (lima) Desa Damai di Kabupaten Poso yang terdiri dari Sekretaris BPD, Tokoh Lintas Iman, Tokoh Adat, perwakilan PKK, Kader Posyandu, serta perwakilan dari pemuda desa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso, Frits Sampurnama menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memberikan peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan dalam kerangka pembangunan perdamaian.

“Perempuan saat ini memiliki kesempatan emas, karena kesempatan dibuka secara luas termasuk untuk berpartisipasi dalam semua hal di desanya,” ujar Frits Sampurnama  saat memberikan sambutan pada pembukaan acara.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Menurutnya melalui aturan ini akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten untuk membuat aturan turunan yang dapat mengakomodir kepentingan pembangunan perdamaian di Poso.

“Serta Pergub RAD PE itu juga dapat diturunkan ke desa masing-masing dengan Perdes atau aturan lainnya yang disesuaikan dengan sembilan indikator Desa Damai yang dipelopori oleh Wahid Foundation,” jelasnya.

Selama dua hari pelatihan, para peserta sangat antusias dalam mengikuti materi dan diskusi. Pada kesempatan tersebut peserta didorong untuk dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di desanya masing-masing kemudian menyusun rencana advokasi, peluang, tantangan, dan rencana aksi lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Perlu diketahui, Wahid Foundation bersama Libu Perempuan telah mengembangkan program Desa Damai di Kabupaten Poso melalui program “WISE Initiative”. Program ini menyasar lima desa yaitu Desa Sepe, Desa Malitu, Desa Masani, Desa Kilo dan Desa Tambarana. Pada pelatihan ini, para peserta didorong untuk menyiapkan agenda advokasi  kebijakan yang inklusif gender  dan berkomitmen untuk mempromosikan nilai nilai perdamaian untuk masing-masing desa, serta memperkuat kepemimpinan perempuan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat. (ZA)