40 kementerian/lembaga (K/L) dan 50 perwakilan organisasi masyarakat sipil di Indonesia terlibat dalam penyusunan dokumen RAN PE sejak pertama kali diinisiasi pada 2017. Namun, terbitnya Perpres no. 7 tahun 2021 tentang RAN PE tidak serta merta begitu saja dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Sebagai kebijakan baru yang memuat berbagai istilah, justru RAN PE mengundang banyak orang untuk terlibat membicarakannya, khususnya di media sosial. Tidak sedikit dari mereka merasa khawatir dengan implementasi RAN PE justru akan menimbulkan masalah baru yang jauh dari harapan. Fakta tersebut kemudian memberikan kesadaran bahwa masyarakat masih membutuhkan informasi yang bersifat holistik tentang apa, mengapa, siapa, kapan dan bagaimana RAN PE dijalankan ke depan.

Oleh karena itu, untuk menjawab segala kekhawatiran tersebut, BNPT kemudian menerbitkan sebuah buku berjudul “Tanya Jawab RAN PE, Apa Mengapa Bagaimana?”. Buku ini menyediakan informasi dan jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan RAN PE.

Buku ini memuat 35 pertanyaan kunci tentang apa itu RAN PE dan bagaimana ia dijalankan; apa itu ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme; serta apakah benar pelibatan masyarakat dalam RAN PE justru akan menciptakan ketegangan dan konflik antar masyarakat atau akan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara sebagaimana diharapkan semua pihak.