1. Publikasi     →
  2. Setelah Terbitnya Perpres RAN PE?…

Setelah Terbitnya Perpres RAN PE? Refleksi Peran Masyarakat Sipil di Indonesia

RAN PE merupakan regulasi turunan dari UU No. 5 Tahun 2018, revisi UU tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bab 7A UU tersebut membahas pencegahan, yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan mencakup kesiapan negara mengantisipasi tindakan terorisme. Kontra radikalisasi berarti upaya sistematis, terencana, dan terpadu mencegah mereka yang mungkin terpapar paham radikal. Deradikalisasi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan paham radikal pada mereka yang sudah dihukum tindak pidana terorisme. Hingga RAN PE ditandatangani belum ada rincian apa, bagaimana, dan siapa yang melaksanakan agenda pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme.

Merespons pengesahan dan pro-kontra RAN PE, WF menyelenggarakan diskusi terbatas bertajuk “Refleksi Organisasi Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE” pada 26 Januari 2021, pukul 09:00-12:00 WIB melalui aplikasi Zoom. Tercatat 18 pegiat isu prevention violent extremism (PVE) dari berbagai organisasi hadir dalam diskusi tersebut. Diskusi yang dipandu Junaidi Simun, peneliti CSRC UIN Jakarta, ini berangkat dari pertanyaan; Apa pelajaran dari dan apa yang harus masyarakat sipil lakukan setelah terbitnya Perpres RAN PE tersebut. Sebagian besar tulisan ini merujuk pada diskusi tersebut.

Selengkapnya download Setelah Terbitnya Perpres RAN PE? Refleksi Peran Masyarakat Sipil di Indonesia

ASSOCIATED WITH