1. Artikel     →
  2. Terima Kunjungan Resmi dari Maladewa,…

Terima Kunjungan Resmi dari Maladewa, WAHID Foundation Bahas Penanganan Intoleransi dan Radikalisme

Jakarta – Wahid Foundation (WF) menerima kunjungan resmi dari pemerintah Maladewa, Selasa (03/10/17). Diterima langsung oleh direktur WF, Yenny Wahid, perwakilan dari pemerintah Maladewa menyatakan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait penanganan radikalisme dan intoleransi yang mulai meningkat di negeri yang kerap disebut sebagai ‘surga yang tertinggal’ itu.

Menurut keterangan para delegasi, masyarakat Maladewa tidaklah terlalu beragam; berbeda dengan Indonesia. Dari sisi agama, mayoritas masyarakat Maladewa menganut agama Islam, mereka juga hanya berbicara dalam satu bahasa, Dhivehi; karenanya, kemunculan intoleransi dan radikalisme mereka anggap sebagai ancaman serius.

Dijelaskan oleh dirjen Pusat Penanggulangan Terorisme Maladewa, Brigjen Zakariyya Mansoor, intoleransi dan radikalisme muncul salah satunya dari perbedaan pandangan antar ulama yang –khususnya— menyelesaikan pendidikan agama di luar negeri, seperti; Mesir, Arab Saudi dan Afghanistan. Mereka kerap menyampaikan pandangan agama yang berbeda dengan pemahaman yang sudah ada di masyarakat Maladewa.

Ditambahkan oleh kepala intelejen dan analisis Pusat Penanggulangan Terorisme Maladewa, Mayor Ibrahim Naeem, pihaknya sudah bisa mengidentifikasi pangkal masalahnya, hanya saja mereka belum menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Karenanya mereka melakukan kunjungan ini untuk mendapatkan masukan terkait penanganan terorisme yang efektif.

Merespon hal ini, Yenny Wahid menjelaskan bahwa meningkatnya intoleransi dan radikalisme adalah tantangan yang dihadapi hampir semua negara saat ini, termasuk Indonesia. Dan hal ini menjadi concern utama Wahid Foundation yang dipimpinnya. Dalam penjelasannya ia mengatakan bahwa radikalisme dan intoleransi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan satu cara, karenanya WF melakukan banyak cara untuk meredam intoleransi dan radikalisme.

Beberapa di antaranya adalah menyelenggarakan Halaqah Ulama, di mana para ulama berkumpul untuk membahas isu-isu kekinian dengan menggunakan perspektif Islam. Hal semacam ini dipandangnya penting untuk dilakukan, karena ulama menjadi rujukan banyak muslim dalam memahami hukum agama. Keputusan para ulama juga kerap digunakan sebagai masukan penting bagi pemerintah. Karenanya peran para ulama perlu terus ditingkatkan.

Hal lain yang dilakukan oleh WF adalah rutin melakukan promosi dan kampanye damai dengan penekanan pada produksi dan penyebaran konten-konten kreatif, baik online maupun offfline.

Di luar itu, Yenny menjelaskan bahwa kondisi Indonesia mungkin berbeda dengan Maladewa. Negeri ini diuntungkan dengan keberadaan dua institusi besar NU dan Muhammadiyah yang memiliki kesamaan cita-cita, yakni menciptakan masyarakat yang toleran dan damai. Oleh sebab itu, meski NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan dalam beberapa hal, tetapi secara garis besar keduanya sama-sama menolak kekerasan dan intoleransi.

Keuntungan lain yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberadaan Pancasila. Bagi Yenny, Pancasila adalah ideologi negara, dan Pancasila menolak segala bentuk ketidakadilan, karenanya radikalisme dan intoleransi bertentangan dengan ideologi negara –selain juga bertentangan dengan agama—.

Wakil Menteri Agama Maladewa, Ibrahim Ahmed, mengaku terkesima dengan kerja-kerja yang dilakukan WF, terutama dalam hal pelibatan ulama. Hal ini ia pandang penting untuk diperhatikan, terutama dengan mulai banyaknya pendakwah di negaranya yang menyebarkan kebencian.

“Bagaimana mengatasi hal ini?” Tanya dia.

go out and compete,” jawab Yenny. Ia lalu menjelaskan, di Indonesia pun masalah serupa juga terjadi. Ada pendakwah yang menyebarkan kebencian dan permusuhan dalam forum-forum dakwahnya. Para pendakwah ini juga memiliki banyak pengikut, karenanya, untuk mengatasi hal ini tidak ada pilihan lain selain berupaya merebut panggung. Salah satunya dengan memberikan ruang belajar alternatif, baik melalui penguatan kelompok-kelompok masyarakat –utamanya dari sisi kreatifitas dan kemandirian ekonomi— dan penyediaan platform media untuk promosi dan kampanye nilai-nilai perdamaian.

Mengkafirkan, Problem of Attitude

Dihadapan para delegasi Maladewa yang terdiri dari Special Assistant to the RC/Coordination Specialist, UNDP Maldives, Yuko Oaku., Director General National Counter Terrorism Centre, Brigadier General Zakariyya Mansoor., Head of Counter Terrorism Department, Maldives Police Service, Chief Inspector Ahmed Ali., Head of Intelligence and Analysis, National Counter Terrorism Centre, Major Ibrahim Naeem dan Deputy Minister, Ministry of Islamic Affairs, Mr. Ibrahim Ahmed., Yenny menegaskan bahwa masalah utamanya adalah Intoleransi.

Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan untuk mengkafirkan individu atau kelompok lain yang memiliki perbedaan, dan ini tidak hanya terjadi di masyarakat muslim; kelompok agama lain juga mengalami hal serupa. Karenanya ia menyebut bahwa kecenderungan untuk mengkafirkan ini bukanlah masalah agama, melainkan attitude atau pilihan sikap dalam merespon perbedaan.

Dan untuk mengatasi hal ini, negara perlu didorong secara aktif dalam penanganannya. Yenny secara tegas menyebut bahwa dalam konteks ini, polisi adalah tulang punggung utama untuk pencegahan radikalisme.

 

Teks: Khoirul Anam

Gambar: Ahmad Rozali

ASSOCIATED WITH