1. Artikel     →
  2. PBNU: Pemerintah Harus Punya Strategi…

PBNU: Pemerintah Harus Punya Strategi Nasional Pencegahan Radikalisme

MATARAM, WAHID FOUNDATION – Nahdlatul Ulama nampaknya tak main-main dalam upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Isu tersebut menjadi salah satu isu penting yang dibahas para ulama dalam acara Musyawarah Nasional alim ulama sejak hari pertama kegiatan hingga penutupan.

Dalam penutupan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj dan Rais Amm PBNU KH Ma’ruf Amin menekankan kembali pentingnya penanganan radikalisme oleh pemerintah. PBNU mengutarakan pentingnya pemerintah untuk memiliki Strategi Nasional pencegahan dan penanggulangan radikalisme.

“Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendeatan kemanusiaan. Karena itu diperlukan strategi nasional yang komprehensif mengikuti semua aspek agama politik kemanan kultural sesial ekonomi hingga unsur keluarga,” ujar KH Said Aqil Siraj pada penutupan Munas NU, Sabtu, 25 November 2017.

Sebelumnya, pimpinan komisi rekomendasi, Alissa Wahid membacakan hasil rapat komisi yang di antaranya menekankan pentingnya pemerintah untuk memiliki strategi nasional penaggunalangan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Putri sulung Gus Dur ini juga meminta agar aparat penegak hukum menjamin hak konstitusional warga negara dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok radikal dengan cara penindakan yang tegas.

“Pemerintah perlu menindak tegas setiap tindakan pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, terutama ujaran kebencian (hate speech) dan hasutan untuk melakukan kekerasan (incitement to violence) agar tidak semakin lepas kendali. Penggunaan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis oleh partai politik dan politisi agar dapat menjadi efek jera,”pungkas Alisa.

Munas alim ulama NU sendiri digelar sejak 23 hingga 25 November 2017. Agenda nasional ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ahmad Rozali

PARTNERSHIP