1. Artikel     →
  2. Cegah Perempuan Terlibat Radikalisme, Wahid…

Cegah Perempuan Terlibat Radikalisme, Wahid Foundation Ajukan Rekomendasi RAN P3A-KS

JAKARTA - Wahid Foundation telah menggelar kegiatan diskusi sekaligus sosialisasi tentang rekomendasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3A-KS) yang disusun bersama dengan beberapa lembaga dan instansi pemerintah pusat.

Dalam sambutannya, ketua pelaksana diskusi dan rekomendasi RAN P3A-KS, Tanti mengatakan, hasil dari kegiatan tersebut nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga lainnya untuk menyikapi berbagai persoalan perempuan dan anak dalam ranah sosial.

"Hari ini kami akan diskusikan dan sosialisasikan hasil riset dan rekomendasi RAN P3A-KS ini bersama dengan bapak dan ibu semua. Dan hasil rekomendasi itu nanti akan disampaikan juga kepada pemerintah," kata Tanti dalam sambutannya di Hotel All Seasons Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).

Di kesempatan yang sama, Program Officer Advokasi dan Riset Wahid Foundation, Alamsyah M Dja'far mengatakan bahwa rekomendasi tersebut ingin didiskusikan dan nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah untuk modal melahirkan regulasi baru yang dapat menampung seluruh aspek permasalahan yang dipaparkannya itu.

"WF bekerjasama dengan UnWomen untuk membuat kampung damai, semacam kampung percontohan atau prototipe tentang masyarakat yang damai. Maka dari itu, kami sangat membutuhkan instrumen dan kebijakan yang memadai, makanya salah satu yang kami anggap penting adalah rekomendasi RAN P3A-KS ini," kata Alamsyah.

Alamsyah juga memberikan sekelumit gambaran tentang temuan di lapangan, bahwa ternyata persoalan radikalisme dan intoleran yang menerpa Indonesia saat ini juga menyasar pada kaum perempuan dan anak-anak.

Salah satu yang disinggungnya adalah temuan Dian Yulia Novi yang sempat ditangkap akibat rencananya melakukan aksi bom bunuh diri di Istana Merdeka tahun lalu.

"Contohnya Dian, itu menunjukkan betapa kaum perempuan menjadi target sasaran untuk melakukan tindakan terorisme dan bersedia menjadi pengantin (pelaku bom bunuh diri)," terangnya.

Ditambah lagi data yang didapatkan oleh Wahid Foundation yang menemukan bahwa sebanyak 0,4 persen warga negara Indonesia mengaku pernah terlibat dalam kelompok radikal dan intoleran. Angka tersebut jika dikonversikan dengan jumlah rakyat Indonesia juga sangat mengkhawatirkan.

"Ditemukan angka 0,4 persen masyarakat Indonesia yang mereka mengklaim telah melakukan tindakan radikalisme dan intoleran. Dan ditemukan angka 7,7 persen yang mengaku bersedia melakukan tindakan radikal dan bergabung dengan kelompok radikal jika diberikan kesempatan," beber Alamsyah.

Untuk itulah, ia memiliki harapan besar agar rekomendasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat, sehingga dapat menjadi acuan regulasi upaya penyelesaian problem yang disampaikannya di RAN P3A-KS tersebut.

"Kita punya tanggungjawab moral kepada pemerintah, karena ini adalah rekomendasi dari masyarakat sipil agar bisa terlaksana dan tentunya pelaksanaannya berjalan dengan baik. Maka dari itu perlu dilakukan monitoring lebih lanjut," tegasnya.

Secara terpisah, penyusun rekomendasi RAN P3A-KS, Yulianti Muthmainnah mengatakan bahwa hasil dari kegiatan diskusi dan sosialisasi tersebut ternyata di luar ekspektasinya secara pribadi. Respon dari peserta pun sangat tinggi.

 

Teks: Ibnu

Foto: Arief

PARTNERSHIP