1. Artikel     →
  2. Bahas Rekomendasi RAN P3A-KS, WF…

Bahas Rekomendasi RAN P3A-KS, WF Diminta Bekerjasama Dengan Banyak Lembaga dan Kementrian

JAKARTA - Dalam kegiatan sosialisasi rekomendasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3A-KS) yang digelar di Hotel All Seasons Thamrin, Wahid Foundation pun mendapatkan respon positif dari seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang hadir.

Sebanyak 16 orang peserta dari lintas Lembaga dan Kementerian juga memberikan ulasan dan masukan untuk penguatan dan mematangkan RAN P3A-KS yang digagas oleh Wahid Foundation agar dapat diteruskan.

Salah satunya adalah Nugroho dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang menyampaikan bahwa untuk bahan pelengkap data tentang kekerasan di Indonesia berdasarkan pantauan Kemenko PMK, ia menyarankan agar Wahid Foundation melihat datanya di website Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK).

"Untuk menambah data, Wahid Foundation bisa membuka website data konflik sosial yang ada di Indonesia pada posisi tahun 1997 sampai bulan Maret 2015. Silahkan bukan di snpk.kemenkopmk.go.id," kata Nugroho dalam sesi diskusi Rekomendasi RAN P3A-KS yang digelar oleh divisi advokasi Wahid Foundation dan Community Development Un-Women di Hotel All Seasons Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).

Saran lain yang disampaikan oleh Nugroho adalah pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan persoalan radikalisme dan intoleran secara lebih kompleks. Bahkan untuk masalah penanganan anak dalam ranah polemik tersebut juga bisa ditemukan jawabannya lebih luas lagi.

"Bicara soal intoleransi dan radikalisme, saran saya agar teman-teman BNPT dilibatkan dalam diskusi seperti ini. Karena BNPT juga melakukan program pendidikan untuk anak-anak mantan pelaku teroris untuk bagaimana mereka tidak ikut jejak hidup seperti orang tuanya," saran Nugroho.

"Jadi mereka (BNPT) sangat paham terkait persoalan anak dan radikalisme," imbuhnya.

Selain dari Kemenko PMK, Wahyu yang mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan saran agar Wahid Foundation juga mengundang Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menambah data terkait dengan persoalan anak dan upaya pembentukan kota layak anak.

Apalagi dalam matriks Pemberdayaan dan Partisipasi yang ada dalam RAN P3A-KS rekomendasi dari Wahid Foundation, juga terdapat upaya untuk mengintegrasikan indikator kota layak anak dengan melibatkan anak-anak dalam upaya perdamaian dan menjadikan mereka sebagai duta damai.

"Untuk pembentukan kota layak anak ditangani deputi berbeda. Mungkin bisa undang langsung ke Deputi Anak, tepatnya asisten Deputi Tumbuh Kembang Anak," kata Wahyu dalam kesempatan yang sama.

Respon positif lainnya juga disampaikan oleh Nur yang merupakan perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya terkait dengan rekomendasi untuk memasukkan konten deradikalisasi dalam pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal.

Menurutnya, rekomendasi tersebut sangat relevan dan bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal. Bahkan ia mengatakan pada poin rekomendasi tersebut juga ada relevansinya dengan Perpres tentang Penguatan Karakter.

"Pada poin 5 tentang deradikalisasi sudah tepat dan sudah relevan dengan Kemendikbud. Bisa masuk dalam kurikulum pendidikan agama dan budi pekerti," kata Nur.

"Beberapa bulan lalu pemerintah juga sudah keluarkan Perpres Nomor 87 tahaun 17 tentang Penguatan Karakter. Ada basis kelas dan basis kurikulum," imbuhnya.

Destri, yang merupakan perwakilan dari Direktorat Perlindungan Anak di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan catatan dalam rekomendasi RAN P3A-KS tersebut. Saran itu adalah terkait dengan kejelasan dengan tugas-tugas yang dipegang oleh Kementerian atau Lembaga (K/L) yang menanganinya.

"Jangan sampai ada istilah tumpang tindih wewenang. Misal dalam pencegahan dan pemberdayaan harus dilakukan oleh K/L yang tepat. Perkuat koordinasi itu penting," kata Destri dalam kesempatan yang sama pula.

Penjelasan tentang tanggungjawab tugas tersebut penting menurut Destri agar nantinya jelas apa yang dilakukan oleh lembaga atau kementerian terkait. Poin pentingnya adalah tanggungjawab yang ada dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kesan program yang ditangani justru malah tidak jalan sama sekali.

"Dalam hal pencegahan harus dipertegas dulu K/L siapa ini. Semua K/L  punya peran pencegahan, tapi kalau penanganan kan tidak semua, seperti halnya Polri," terangnya.

"Terkait penanganan kan ada korban, misal layanan kesehatan (korban) siapa yang tanggung, pendidikan anak-anak nanti siapa (yang berwenang menangani) dan penegakan hukum kan bisa Polri misalnya. Pemberdayaan dan partisipasi kan misalnya ada di Kemensos dan Pemda," imbuhnya.

 

Teks: Ibnu

Foto: Arief

PARTNERSHIP