Semarang - Pemerintah Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1 Tahun 2024 tentang Sekolah Damai Jawa Tengah telah mengamanatkan kepada 79 SMA/SMK untuk menjadi pionir Sekolah Damai. Dalam rangka percepatan implementasi program tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Damai menjadi bagian yang sangat penting dari akselerasi implementasi program. 

Pada Kamis, 2 Mei 2024, Wahid Foundation bersama Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Damai menyelenggarakan rapat koordinasi membahas program kerja Pokja Sekolah Damai, updating informasi program Sekolah Damai dan tantangannya,  serta persiapan keberlanjutan program Sekolah Damai periode 2025-2028.

Project Consultant Sekolah Damai, Siti Rofiah mengatakan pada pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan penting terkait restrukturisasi kepengurusan dan legalisasi SK Pokja Sekolah Damai.

“Pentingnya restrukturisasi tersebut dipertegas oleh beberapa hal, di antaranya adalah adanya Pergub Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2024 yang mengamanatkan terbentuknya Forum Kemitraan, di mana Pokja Damai diharapkan dapat menjadi anggota yang aktif dalam mengawal implementasi Pergub, terutama berkenaan dengan isu pencegahan intoleransi dan ekstremisme kekerasan,” tutur Rofiah.

Rofiah menjelaskan peran Pokja Damai perlu dimaksimalkan khususnya dalam hal advokasi kebijakan dan implementasi program-program Sekolah Damai. 

“Hasil diskusi bersama seluruh anggota Pokja menyepakati adanya kepengurusan yang baru untuk menjembatani komunikasi multipihak dan kerjasama yang lebih luas dalam mendukung implementasi Sekolah Damai di Jawa Tengah,” kata Rofiah.

Dalam kesempatan yang sama, melalui musyawarah untuk mufakat forum Pokja Damai menyepakati Muhammad Ahsan sebagai ketua Pokja Damai yang baru.  Setelah terpilih, Pak Ahsan bersama anggota Pokja lainnya segera menyusun struktur kepengurusan Pokja Damai. Ke depan, Pokja Sekolah Damai akan berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder terkait dan mengawal implementasi Sekolah Damai secara efektif. (ZA)