1. Publikasi     →
  2. Ulasan 5 Isu Perlindungan Umat…

Ulasan 5 Isu Perlindungan Umat Beragama

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama lahir atas inisiatif pemerintah melalui Kementerian Agama tahun 2014. Masuk dalam program legislasi nasional pada periode 2014-2019. Pada tahun 2003, rancangan undang-undang ini disebut RUU Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Mandeknya pengesahan RUU ini disebabkan karena sebagian pihak melihat RUU ini rentan menimbulkan konflik dan diskriminasi terutama terhadap kelompok penghayat kepercayaan atau juga penganut agama lokal. Sebagian lagi menginginkan RUU ini segera disahkan agar menjadi rujukan mengatasi konflik keagamaan.

Disadari bersama, perlindungan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk mengimplementasikan hak asasi manusia. Selain perlindungan (protect), pemerintah juga berkewajiban untuk menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) hak beragama. Perlindungan dan penghormatan menjadi tanggung jawab yang harus langsung dilakukan. Sedang pemenuhan, yang biasanya terkait dengan hak ekonomi sosial budaya, bisa disesuaikan dengan kemampuan pemerintah.

RUU melihat bahwa perlindungan dilakukan dengan tiga tanggung jawab pemerintah: mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan kehidupan beragama, memberi ruang terlalu besar kepada negara (pemerintah) untuk mencampuri urusan keagamaan warga negara. Semangat ini bisa dilihat dalam pengaturan terkait registrasi agama dan majelis agama.

Hadirnya dokumen yang disusun oleh Wahid ini mengulas beberapa isu terkait secara komprehensif.

Baca ulasan lengkapnya di sini

PARTNERSHIP