1. Artikel     →
  2. Wahid Foundation Ajak Antisipasi Politisasi…

Wahid Foundation Ajak Antisipasi Politisasi Agama di Pilkada Jabar

JAKARTA, WAHID FOUNDATION – Melalui sebuah Halaqoh Nasional Hak-Hak Kewarganegaraan, Wahid Foundation mengimbau semua kalangan terutama warga Jawa barat untuk mengantisipasi derasnya hate speech dan politisasi agama pada Pilkada Jabar tahun 2018 mendatang. Sebab kampanye menggunakan motif keagamaan yang digunakan dalam pilkada DKI berpotensi besar digunakan kemabali pada Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

Kiai Masdar Farid Mas’udi, Rais Suriah PBNU yang hadir sebagai salah seorang pembicara menuding bahwa kampanye menggunakan agama sebagai cara kampanye sangat berbahaya terhadap keberagamaan dan kebersamaan. “Jangan lah kampanye menggunakan agama di ruang politik. Itu destruktif, merusak sekali. Itu (kampanye menggunakan agama) tidak pantas,” ujar Kiai Masdar di Swiss-Bell Hotel, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

Kendati kampanye menggunakan agama disebut cara yang paling “murah” oleh Kiai Masdar, namun kampanye itu menurutnya sangat berbahaya. Dampak dari kampanye dengan membenturkan agama bisa menyebabkan terjadinya benturan sosial. Dan jika diulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, kampanye yang disebut sektarian ini dapat mengancam keamanan negara. “Bisa rontok negara ini, jika diterus-teruskan,” tegasnya.

Peneliti Senior Wahid Foundation yang juga merupakan anggota Ombudsman Indonesia Ahmad Suaedy mengungkapkan hal senada. Ia percaya bahwa kebersamaan dan toleransi warga Jawa Barat akan diuji dalam Pilkada Jawa Barat mendatang, terutama jika partai politik masih menggunakan motif keagamaan daalam prosesi kampanye sebagaimana yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta.

Ia tak memungkiri bahwa efektivitas kampanye bermotif agama ini cukup tinggi, mengingat keberhasilannya pada pilkada DKI Jakarta. Namun ia mengingatkan adanya ancaman perpecahan yang berpotesni tejadi. “Perpecahan antara agama dan kelompok keagamaan yang terjadi di Jakarta juga bisa terjadi di Jawa Barat ketika Pilkada nanti,” ujar Suaedy.

Mengaca dari Pilkada DKI Jakarta dari tiga periode terakhir, Suaedy menunjukkan adanya peningkatan kasus intoleransi di Indonesia. Hal yang paling terasa menjadi pembeda antara Pilkada kali ini dengan Pilkada sebelumnya adalah tingkat kerasnya konflik yang dihasilkan selama Pilkada berlangsung. “Dalam Pilkada DKI 2017 kerusakan yang ditimbulkan oleh kampanye agama atau sektarianisme lebih dahsyat, sebab sampai merusak mekanisme sosial masyarakat,” jelasnya.

Ia menyontohkan masjid dan musala yang dalam konteks sosial menjadi intrumen sosial untuk pemersatu masyarakat, dalam Pilkada DKI menjadi ajang kampanye negatif yang merusak komponen kemasyarakatan hingga level paling rendah.

Ahmad Rozali

PARTNERSHIP