1. Artikel     →
  2. Teladan Gus Dur Dalam Menyikapi…

Teladan Gus Dur Dalam Menyikapi Kasus Rohingnya

Bila tidak ada ribuan korban meninggal dunia, bila tidak ada ribuan jiwa yang terusir dari kampung halamannya, dan bila mereka (warga Rohingnya) bukan mayoritas muslim, masihkah kita peduli dengan nasib mereka? Melihat semangat masyarakat Indonesia yang begitu menggebu menyuarakan solidaritas untuk warga Rohingnya, rasanya pertanyaan tersebut penting untuk menjadi bahan permenungan bersama.

Nominal jumlah korban, baik yang terdampak langsung (meninggal, luka-luka) maupun korban yang terkena imbas (pengungsi) dari konflik Rohingnya tersebut, nampak begitu mujarab untuk segera menyeret rasa empati kita. Besar kecil jumlah korban mempengaruhi besar kecilnya solidaritas kita sebagai sesama manusia. Bayangkan bila yang terkena dampak hanya 1 orang meningal, atau hanya satu keluarga yang mengungsi. Tentu aksi massa untuk mendukung masyarakat Rohingnya tidak seheboh seperti akhir-akhir ini.

Lalu, penting untuk kita tinjau kembali, cara kita melakukan keberpihakan terhadap sebuah kasus pendzoliman hak asasi manusia dalam bentuk apapun. Apakah kita tergerak karena jumlah korban? Ataukan kita mampu tergerak sebab ada hak seseorang yang terampas dan perlu mendapatkan pembelaan dari kita, seberapa kecilpun jumlah korban tersebut, atau bahkan hanya satu orang saja?

Dalam kasus ini, tentu K.H. Abdurrahman wahid (Gus Dur) menjadi teladan yang pantas untuk menjawab pertanyaan di atas. Sepak terjang Gus Dur tidak perlu kita ragukan lagi dalam melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang termarginalkan, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Di mana mereka (yang terdzolimi) acapkali mendapat perlakuan tidak adil, sehingga hak-hak asasinya sebagai masyarakat atau warga negara sering dirampas oleh sebuah kepentingan tertentu.

Sejarah jelas mencatat, dalam melakukan pembelaan, Gus Dur tidak pernah membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama maupun asal suku seseorang. Pun juga tidak memperdulikan jumlah korban yang perlu dibela; apakah dari kaum mayoritas maupun minoritas, apakah mereka dalam skala yang besar ataukah hanya satu orang saja.  Yenny Wahid (2017) dalam salah satu kesempatan diskusi di Griya Gus Dur mengungkapkan, bahwa terkadang orang salah menilai Gus Dur. Banyak orang menganggap Gus Dur adalah pembela kaum minoritas, dan menurut Yenny ini salah. Yang benar, Gus Dur adalah pembela bagi orang-orang yang mengalami perampasan hak asasi, baik hak sebagai warga negara yang mendapatkan kedudukan sama di muka hukum, maupun hak untuk hidup dalam tatanan sosial masyarakat yang sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku.

Keberpihakan Gus Dur dalam melakukan pembelaan terhadap korban, bukan dilandaskan atas dasar asal-usul si korban, apakah dari pihak mayoritas maupun minoritas, namun lebih pada konteks kasus yang sedang terjadi. Dengan sikap tegas dan konsisten dalam melakukan pembelaan, Gus Dur kerap mendapatkan hinaan dan cercaan dari banyak pihak, apalagi bila Gus Dur berada di pihak minoritas. Sudah pasti dapat ditebak, Gus Dur akan berhadapan dengan mayoritas yang siap melontarkan berbagai macam hujatan kepada beliau. Namun seperti kita ketahui bersama, Gus Dur tidak bergeming dalam melakukan pembelaan, beliau akan tetap konsisten melakukan pembelaan meskipun harus kehilangan simpati dari suara mayoritas.

Ini bukti bahwa pembelaan yang dilakukan Gus Dur benar-benar sebuah ketulusan tanpa pamrih, bukan pembelaan yang mengharap imbalan kebesaran nama dan populiritas politis semata.

Bisri effendi (1999) dalam catatannya tentang Gus Dur mengungkapkan bahwa apa yang menjadi concern Gus Dur dari relevansi agama dalam “keramaian” kehidupan kontemporer adalah, betapapun agama diturunkan untuk manusia dengan segala kandungan kemanusiaannya, termasuk pluralitas kehidupan soial dan kuluralnya.

“Bukankah Tuhan sendiri tak memerlukan agama, dan tak pula memerlukan pembelaan”, kata seorang santri. “Bagaimana mungkin jika setiap saat mengucapkan La Haula Wala Quwwata Illa bi Allah pada saat yang sama bertegak membela Tuhan”, canda santri yang lain. Oleh sebab itu, Penerjemahan agama dalam realitas kehidupan baik melalui aksi maupun dalam bentuk penafsirann atas teks-teks yang dipandang suci tak perlu “atas nama Tuhan” atau “demi kehendak Tuhan” apalagi “untuk membela Tuhan”, melainkan atas dasar kepentingan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Zaman orde baru bisa jadi ingatan bersama bagi kita, bahwa warga Indonesia (mayoritas) menjadi korban akibat ulah orde baru (minoritas) yang cukup represif terhadap perkembangan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Kediktatoran orde baru dalam mengendalikan mesin negara mengakibatkan iklim demokrasi di Indonesia mengalami masa-masa yang cukup suram. Gus Dur hadir dengan berbagai macam cara untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat Indonesia, beliau tidak gentar meskipun harus berhadapan dengan rezim yang cukup totaliter.

Sikap Gus Dur sebagai seorang demokrat sejati benar-benar pantas untuk diteladani. tanpa tebang pilih Gus Dur mencoba untuk menempatkan keberpihakan beliau bukan berlandaskan kepada besar kecilnya jumlah, ataupun parah dan tidaknya dampak dari proses ketidakadalian, meskipun Gus Dur juga tidak mengesampingkan dua hal tersebut. Hanya saja, Gus Dur lebih melihat konteks dari kasus ketidakadilan tersebut, perlu mendapatkan penekanan sikap yang konsisten.

Misalnya, seorang Inul Daratista yang dihujani hujatan dan fatwa atas penampilan seronoknya di atas panggung ketika menyanyikan lagu dangdut, Gus Dur membelanya sebagai bentuk solidaritas sesama warga negara yang mendapatkan hak kebebasan bereskpresi dan mengungkapkan pendapat di muka umum. Seorang Inul tentu sah-sah saja melakukan goyang ngebor sebagai bentuk ekspresi berkesenian, dan tidak ada larangan dari negara untuk melakukan hal tersebut. Maka dengan sikap tegas, Gus Dur membela Inul meskipun harus mendapatkan hujatan dari banyak pihak.

Gus Dur melihat Inul sebagai seorang warga negara di antara ratusan juta warga negara yang lain, yang juga harus dilindungi hak-hak kewarganegaraannya. Gus Dur tidak membela goyang ngebor yang terlihat seronok tersebut, namun Gus Dur lebih menekankan pembelaan kepada hak Inul untuk kebebasan berekspresi, yang dalam hal ini ekspresi kesenian, untuk dapat disuguhkan kehadapan public. Persoalan seronok dan tidak seronok tentu perlu proses hukum lebih lanjut yang berlandaskan kepada aturan undang-undang yang ada di indonesia.

Seperti dalam sebuah wawancara bersama majalah Tempo (1989), sebagai ketua Tanfidziah Nahdlatul Ulama waktu itu, Gus Dur dianggap kurang bijaksana ketika mengatakan bahwa semua agama itu sama, dalam salah satu forum di Genggong. Dengan lantang dan tegas, Gus Dur mengklarifikasi tuduhan tersebut. Bahwa apa yang dikatakannya bukan lantas menganggap bahwa menyamakan semua akidah agama, tetapi lebih kepada penekanan perihal  penyamaan hak semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama di depan Undang-Undang.

Sama halnya dalam situasi di Rohingnya saat ini, kemarahan dan kegeraman kita terhadap pemerintah Myanmar yang lebih mengutamakan jalur militeristik untuk melakukan pendekatan terhadap warga Rohingnya, tentu patut kita lawan dengan bentuk apapun. Hanya saja, penting juga untuk mengubah nalar kritis kita dalam melakukan pembelaan yang sama terhadap kasus-kasus lain yang ada di sekitar kita. Bahwa persoalan di Rohingnya bukanlah persoalan yang baru, konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut, telah banyak menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Konflik berlatar belakang terampasnya hak kewarganegaraan warga Rohingnya, kerap kali menimbulkan spekulasi berbagai macam pihak dengan menyeretnya dalam ranah konflik agama, konflik kepentingan kapitalis bahkan dalam konflik sektarian.

Dan lagi, kita perlu meneladani Gus Dur dalam melakukan pembelaan terhadap sesama makhluk Tuhan yang terampas hak hidupnya, baik sebagai warga negara maupun masyarkat pada umumnya. Rohingnya pantas kita bela sebagai bentuk dukungan kita terhadap sesama manusia, dan ini tentu tidak bisa tidak harus terus kita perjuangkan dengan cara-cara yang elegan dan penuh pertimbangan peri kemanusiaan berlandaskan keadilan sosial. Namun, tanpa mengesampingkan kasus Rohingnya, kita pun perlu kembali mendata berbagai macam bentuk perampasan hak yang menimpa banyak warga negara lain di sekitar kita, tentu tanpa perlu lagi mempertimbangkan jumlah maupun identitas si korban, pembelaan tersebut perlu kita perjuangkan.

 

penulis : Muhammad Milkhan

foto : Dokumentasi jakartagreater

PARTNERSHIP