1. Artikel     →
  2. Masyarakat yang Terasingkan dari Toleransi

Masyarakat yang Terasingkan dari Toleransi

Pada Natal dua tahun yang lalu (25/12/2015), salah satu situs media online, Merdeka.com, meliput 14 mahasiswa yang hadir pada peringatan Natal di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Margoyudan Solo. “14 mahasiswa UIN Yogya ikut ibadah malam Natal di gereja di Solo,” begitu judul yang terbit di halaman Mereka. Sontak, berita tersebut langsung menjadi viral dan menimbulkan polemik di masyarakat, bahkan di kalangan akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri, baik mahasiswa maupun pengajarnya.


Sebagian masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan 14 mahasiswa ini sah-sah saja sekadar untuk observasi keilmuan pada bidang yang mereka geluti. Sebaliknya, masyarakat yang termakan berita tanpa menelaah lebih jauh lagi alih-alih menyatakan bahwa mereka telah murtad dan perlu dengan segera untuk menyatakan tobat.


Kemudian, isu tersebut langsung mendapat tanggapan dari berbagai media partisan yang bernafaskan Islam. Dalam situs Nahimunkar (Website berita Islam dan Alquran sehat) misalnya, memuat tulisan yang berjudul “Na’udzubillah! Mengaku Islam, tetapi 14 Mahasiswa UIN Jogja (yang 9 perempuan berhijab) Ikut Ibadah natal di Gereja)” dengan isi tulisan menyebut bahwa mereka ini telah murtad dan karenanya perlu segera bertobat. Statement mereka kemudian diperkuat dengan mengutip beberapa potongan ayat Al-Qur’an. Adapula yang menyebut bahwa apa yang mereka lakukan merupakan sikap toleransi yang kebablasan. Belum lagi cacian-cacian lain dari para warga net.


Padahal, kedatangan 14 mahasiswa ini tidak lebih dari sekadar melakukan observasi keilmuan yang mereka pelajari. “Mereka yang menyaksikan (tidak mengikuti) prosesi Natal adalah para mahasiswa/i prodi S2 Agama dan Filsafat Fakultas Ushuluddin, konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik pada mata kuliah Studi Al- Qur'an dan Perbandingan Kitab Suci agama-agama. Mereka sedang melakukan observasi lapangan tentang prosesi Natal sebagai bagian dari proses akademis-ilmiah. Mereka juga melakukan kegiatan demikian pada prosesi Waisak, Nyepi dan Imlek” sebagaimana yang dikutip dari website resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada (28/12/2017).


Apa yang dilakukan pihak UIN Sunan Kalijaga merupakan upaya merespons dan mengklarifikasi agar isu-isu negatif tersebut tidak semakin merebak dan menimbulkan keterpecah-belahan umat. Selain itu, melalui laman yang sama, pihak kampus juga menyatakan bahwa berita yang diterbitkan oleh Merdeka.com mengandung unsur tendensius dan memungkinkan terpecah-belahnya warga masyarakat.
Poin fakta yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut yakni asingnya pengetahuan tentang toleransi di tengah masyarakat kita. Alih-alih, mereka yang berlaku toleransi, dalam hal ini toleransi agama, dianggap melenceng dan murtad.


Kebutuhan Pendidikan Toleransi dan Anti Terorisme Semakin Mendesak


Baru-baru ini, pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survey nasional yang menyatakan bahwa sebanyak 48,95 persen siswa/mahasiswa yang disurvei menilai jika pendidikan agama memiliki peran dalam hal memengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan teman yang memiliki perbedaan keyakinan.


Survei tersebut dilakukan dengan sampel sebanyak 2.181 responden. Keseluruhannya terdiri dari 1.522 siswa, 337 mahasiswa, dan selebihnya sebanyak 264 merupakan guru dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian survey PPIM menyorot para pelaku akademik terhadap hubungan agama dan negara, toleransi dan terkait Pendidikan Agama Islam (PAI). Jika dalam ranah pendidikan saja, terlebih pendidikan agama tidak diajarkan bersikap moderat dan toleransi lalu bagaimana dengan masyarakat pada umumnya?


Sebelumnya, pada seminar “Penguatan Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang menyemai Kebihinekaan” di Cikini Mei lalu, Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Purwadi Sutanto mengatakan bahwa pendidikan kelas menengah menjadi inkubator bagi paham-paham radikalisme. Salah satunya yakni kegiatan Rohani Islam (Rohis) yang menjadi salah satu sorotan. Pasalnya kegiatan tersebut yang pada dasarnya memfasilitasi sekolah untuk membina agama dengan baik, alih-alih ada yang tidak terkontrol bahkan bertindak ekstrem.


Terkait hal yang sama, riset yang dilakukan oleh Ma’arif Institute menyatakan bahwa belum ada yang kebijakan sekolah yang secara specifik menguatkan kebhinekaan. Direktur Eksekutif Ma’arif Institute, Muhammad Abdullah Darraz mengusulkan agar kementerian yang berwenang mengeluarkan kebijakan baru yang meregulasi kegiatan-kegiatan sekolah khususnya yang berbau keagamaan. Hal tersebut semata bertujuan untuk memonitoring pembinaan agama dengan benar dan menekan tumbuhnya bibit-bibit radikalisme di kalangan sekolah.


Melengkapi pernyataan di atas, riset yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2010-2013 menyatakan bahwa sebanyak 300 orang kelompok ekstrem kanan yang ditangkap, 50 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Bahkan, empat di antaranya masih duduk di bangku SMA dan berkegiatan di Rohis.


Perekrutan anggota teroris dengan mengambil anggota dari kalangan SMA tak jarang terjadi. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan mereka terkait agama yang masih minim dan keadaan emosi yang masih labil sehingga mudah untuk terkena doktrin.
Dalam buku berjudul Stages of faith karya James W. Fowler, mengatakan bahwa peserta didik SMA tengah berada pada tahap kepercayaan sintetik-konvensional dimana mereka patuh pada pendapat dan kepercayaan orang lain. Tahap ini cenderung ingin mempelajari sistem kepercayaan yang bersumber dari lingkungan di sekitarnya.


Inti daripada riset beberapa lembaga terkait dunia pendidikan, khususnya pada ranah Kelas Menengah Atas yang telah saya paparkan yakni perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan konsep pendidikan yang memupuk kesadaran akan kebhinekaan Indonesia dengan menutup setiap celah bagi ideiologi-idiologi anti Pancasila yang mencoba menembus pertahanan NKRI dari setiap sisi. Tugas tersebut tidak hanya milik Kementerian Pendidikan, Pejabat yang berwenang juga guru-guru PAI, tapi juga tugas kita bersama untuk gotong royong menyelesaikan permasalahan yang ada.

 

Oleh: Aris Shoim

Alumni PonPes Abu Dzarrin Kendal Dander Bojonegoro

PARTNERSHIP