1. Artikel     →
  2. Masyarakat Tasikmalaya Waspadai Politisasi Agama…

Masyarakat Tasikmalaya Waspadai Politisasi Agama di Pilgub Jawa Barat 2018

WAHID FOUNDATION, TASIKMALAYA – Jelang pemilihan Gubernur Jawa Barat, Masyarakat Kota Tasikmalaya mengantisipasi penggunaan agama sebagai bahan kampanye. Politisasi agama yang pada sejumlah kompetisi politik di tanah air kerap digunakan dianggap melahirkan sejumlah dampak buruk yang merusak kehiduan sosial masyarakat, sebagaimana yang dialami masyarakat Jakarta dan sekitarnya sewaktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada awal 2017 lalu.

Foto-Foto Kegiatan di Tasikmalaya

Kekhawatiran tersebut mengemuka dalam acara bertema “Pertemuaan Koordinasi Pemangku Kepentingan untuk Penguatan Toleransi di Tasikmalaya” yang digelar oleh Wahid Foundation di Hotel Santika Tasikmalaya pada Senin, 18 September 2017.

Menanggapi hal tersebut, Anis Hamim, Staf Senior Wahid Foundation menekankan pentingya langkah antisipasi yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Jawa Barat dalam mengahadapi Pilgub Jawa barat misalnya dengan mulai bersikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Sehingga fenomena menanasnya hubungan keagamaan di Jakarta selama Pilkada DKI 2017 tidak terjadi pada masyarakat Jawa Barat. “Semua pihak memiliki kapasitas masing-masing untuk melakukan tindakan antisipatif. Jangan sampai kejadiannya seperti Pilkada DKI yang menyeret agama semata untuk menarik suara,” tutur Anis.

Senada, Sarif seorang peserta yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya menyebutkan bahwa salah satu penyebab tingginya politisasi agama adalah minimnya penjelasan objektif tentang cara berpolitik yang sehat di dalam masyarakat. Para politisi, lanjutnya, hanya menganggap masyarakat sebagai calon pemilih yang tidak perlu mendapatkan eduksai politik, namun cukuop didatangi sewaktu memontum politik saja. Ia sekaligus mengimbau agar semua kelompok untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang substansi pemahaman islam agar tidak mudah dijadikan komoditas politik.

“Pemahaman politik yang tidak utuh, yang disebabkan pemahaman (politik) yang sebagian-sebagian dihawatrikan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan tersendiri dalam Pilkada. Kita harus hadir untuk menjelaskan pemahaman islam yang lebih substantif,” kata Sarif.

Kekhawatiran akan munculnya politisasi agama merupakan satu dari sejumlah isu yang diprediksi akan timbul ketika perhelatan Pilgub Jawa Barat pada 2018 kelak. Di samping itu, sejumlah isu lain juga menjadi pembicaraan seperti munulnya kampanye hitam melalui media sosial (khususnya dikalangan anak muda), menguatnya isu SARA, black campaign antar pendukung dan berita bohong atau hoax.

Dampak dari sejumlah masalah itu bisa beraneka ragam. Fauz Noor, staf lapangan Wahid Fundation di Tasikmalaya mengatakan, politik yang menunggangi agama juga dapat berdampak terhadap menurunya tingkat rasionalitas masyarakat dalam memilih calon pemimpin. Akibatnya, bisa jadi, peminpin yang terpilih bukanlah pemimpin dengan kualitas terbaik, namun hanya pemimpin yang dapat memaanfaatkan kegaduhan politik. “Yang kita khawatirkan adalah munculnya politik identitas Jawa Barat membuat masyarakat menentukan pilihan tanpa berdasarkan pemikiran yang rasional,” ujar dia.

Dari catatan kami dalam pertemuan ini, terdapat sejumlah dampak buruk yang diasumsikan bisa timbul oleh Politisasi Agama dalam pilkada Jawa Barat kelak, antara lain: perpecahan masyarakat berdasarkan keyakinan, rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan yang berujung pada hilangnya kehaarmonisan antara kelompok masyararakat.

Diskusi kali ini juga memotret kelompok yang berpotensi menjadi pelaku politisasi agama dan politik identitas, di antaranya adalah tokoh agama, politisi, kelompok yang dibayar (untuk melakukan politisasi agama, kelompok intoleran, kelompok agama dan LSM garis keras dan pegiat media sosial.

Pada akhir diskusi, para peserta juga mencari bentuk antsipasi yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam menghadapi ancaman politik indentitas dan politisasi agama di Pilgub jawa Barat, antara lain; meningatkan silaturrahmi antara kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan agama, memberi pemahaman keagamaan yang baik, melakukan kerja sama antar komunitas serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Acara pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta dari berbagai latar belakang orangsnisasi, mulai pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan dan sejumlah kelompok agama. Kegiatan yang dibuka oleh ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudi pada pukul 10.30 WIB ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi tindakan yang lebih nyata di dalam masyarakat.

Ahmad Rozali, Media and Campaign officer of Wahid Foundation

PARTNERSHIP