1. Artikel     →
  2. Dinamika Diskusi Toleransi di Tasikmalaya

Dinamika Diskusi Toleransi di Tasikmalaya

 

WAHID FOUNDATION, JAKARTA – Kemenkopolhukam, Pemkab Tasikmalaya dan Wahid Foundation menggelar Focus Discus Group (FGD) bertema “Pencegahan Intoleransi Guna Meningkatkan Kerukunan Beragama dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya” di Tasikmalaya pada Maret lalu. Acara tersebut dihadiri berbagai kalangan baik pemerintah, lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat seperti FKUB Tasikmalaya, MUI, FPI, NU, IPNU, PMII serta perwakilan Akademisi.

Kemenkopolhukam yang diwakili Brigjen TNI Wawan Kustiawan, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenkopolhukam menyatakan bahwa tindakan intoleransi dan radikalisme menggangu kerukunan umat beragama yang sudah lama terjalin baik di Indonesia.

Oleh karenanya Wawan mengimbau pemerintah daerah agar melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat pusat hingga d tingkat daerah. “Pemerintah daerah wajib mencegah dan mananggulangi tindakan intoleransi dan radikalisme yang terjadi di wilayahnya,” kata Wawan dalam sambutannya.

Tasikmalaya Dapat Berbenah

Di dalam seminar kali ini, sempat mencuat data yang menempatkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah intoleran. Tentu saja data yang bersumber dari sejumlah lembaga non-pemerintah seperti Komnas HAM, Wahid Foundation, Setara Institute, dan Infid dibantah oleh Bupati Tasikmmalaya Uu Ruzhanul Ulum. Uu menyebut stigma itu tidak benar dan sekaligus meminta agar stigma itu segera dicabut.

Menanggapi hal itu, Koordinator Program Wahid Foundation, Anis Hamim mengatakan bahwa keberatan Bupati Uu tidak akan mengubah temuan tingginya angka intoleransi di Kabupaten Tasikmalaya. “Tasikmalaya akan tetap menjadi daerah intoleran jika tidak berubah, dan terus mengabaikan saran lembaga terkait mengenai kasus-kasus intoleransi di Tasikmalaya,”ujar Anis Hamim di Jakarta, Selasa (4/4).

Menurut Anis, untuk mengubah wajah Tasikmalaya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Tasikmalaya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka segel masjid Ahmadiyah yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Tasikmalaya. Anis menjelaskan, penyegelan seperti itu tidak dapat dibenarkan untuk atas nama apapun.

Hal kedua yang perlu dilakukaan adalah membatalkan surat edaran bupati yang mengharuskan Jamaat Ahmadiyah yang hendak menikah untuk membuat pernyataan 'telah bertobat dan keluar dari Ahmadiyah. “Selain dua hal itu, pemerintah Tasikmalaya perlu memfungsikan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memediasi sengketa atau komplain terkait terkait aliran atau kelompok keagamaan,” imbuhnya.

Jangan Menutup Mata

Senada dengan itu, Fauz Door, perwakilan Wahid Foundation di Tasikmalaya mengajak pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap fakta intoleransi yang terjadi di wilayahnya. “Sebagai warga Tasikmalaya, sepatutnya kita tak perlu gusar klaim tersebut. Hanya saja, kita jangan menutup mata, bahwa masih ada hal-hal yang sifatnya intoleran di daerah kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah kabupaten Tasikmalaya dianggap melampaui tugasnya dengan mengeluarkan pernyataan tobat bagi warga jemaat Ahmadiyah yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebab menurutnya, tugas pemerintah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sekedar mencatat pernikahan tanpa tak berperan lebih jauh menyoal urusan sah dan tidak-sahnya pernikahan di depan Tuhan.

Fauz juga menyebut bahwa kasus penutupan masjid Ahmdiah yang menyebabkan warga Ahmadiyah tidak dapat beribadah secara leluasa sebagai gambaran intoleransi di Tasikmalaya yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Penulis: Fauz Noor/Rozali

Editor: Rozali

 

PARTNERSHIP