Hafizen*

 

Hari Pertama

 

Jumat, 16 November 2018, bertempat di hotel Harris Tebet Jakarta Selatan, Wahid Foundation melaksanakan Workshop Indikator Sekolah Damai. Kegiatan yang diikuti 20 kepala sekolah dari empat provinsi ini merupakan bagian dari rangkaian pendampingan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan  negeri (SMKN) dalam program pengembangan budaya damai di sekolah.

 

Kegiatan yang lahir dari rekomendasi Survei Wahid Foundation pada tahun 2016 ini bertujuan untuk merumuskan dan menyepakati indikator-indikator kunci Sekolah Damai. Dua puluh sekolah yang hadir dalam kegiatan ini merupakan sekolah-sekolah terpilih dari 60 sekolah yang selama ini menjadi dampingan Wahid Foundation. Dua puluh sekolah ini diharapkan bisa menjadi rintisan Sekolah Damai dan percontohan bagi sekolah sekolah lain di Indonesia dengan indikator-indikator yang mereka rumuskan sendiri. Penentuan 20 sekolah ini didasarkan pada pertimbangan implementasi Rencana Tindaklanjut yang telah disepakati pada workshop

sebelumnya bulan Februari hingga April 2018 dan komitmen kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan workshop.

 

Selain kepala sekolah, kegiatan ini juga diikuti perwakilan lembaga masyarakat sipil yang selama ini memiliki perhatian terhadap pencegahan intoleransi dan radikalisme di lembaga pendidikan tingkat menengah yakni Yayasan Cahaya Guru (YCG) dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA). Kedua lembaga tersebut dihadirkan untuk memberikan pengayaan perspektif berdasarkan pengalaman dan data data yang mereka miliki sehingga bisa menghasilkan rumusan indikator sekolah damai yang komprehensif.

 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 13.30 dibuka Capacity Building Senior Officer Wahid Foundation, Hafizen. Dalam sambutannya, Hafizen menegaskan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam upaya mencegah persemaian sikap dan perilaku intoleransi dan radikalisme di kalangan anak anak muda sekolah. Pentingnya lembaga lembaga pendidikan dalam konteks ini juga diperkuat dengan adanya MoU (Memorandum of Understanding) tentang penegahan intoleransi dan radikalisme di sekolah antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan Juli 2018 lalu.[1]

 

Proses Workshop indikator sekolah damai ini difasilitasi Setyo Iswoyo, pakar Multiple Intelellegence dan Trainer Nasional Kurikulum 2013 dan Dr. Mahnan Marbawi, Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Dengan ganyanya yang khas seorang trainer kaliber nasional, Iswoyo mengawali fasilitasinya dengan perkenalan, penjelasan proses dan capaian yang diharapkan dari kegiatan workshop.

 

Sementara Mahnan Marbawi pada sesi selanjutnya menjelaskan indikator sekolah damai hasil workshop dan diskusi bersama guru PAI dan kepala sekolah di 4 provinsi. Indikator tersebut secara umum terdiri dari tiga indikator kunci, yakni, class room culuture, school culture dan student religious groups. Dari ketiga indikator kunci tersebut tersusunlah indikator operational yang akan disempurnakan di dalam diskusi kelompok peserta.

 

Setelelah sesi coffee break, Iswoyo melanjutkan dengan membagi peserta ke dalam tiga kelompok. Pembagian kelompok menjadi tiga ini berdasarkan pada tiga indikator besar, yakni school culture, classroom culture dan pengelolaan student religious groups.

 

Para peserta berdiskusi di masing-masing kelompok untuk menentukan turunan dari tiga indikator besar di atas. Setelah kurang lebih satu jam, fasilitator meminta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan seluruh peserta untuk disempurnakan. Beberapa poin yang dihasilkan misalnya adalah adanya pembiasaan 3 S (Salam, Senyum Sapa), adanya kegiatan kolaboratif lintas-iman, adanya kesempatan yang sama dalam mengakses kegiatan dan berbagai penghargaan sekolah untuk murid teladan, adanya kegiatan literasi dan lain lain.

 

Setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, Iswoyo meminta peserta untuk memberikan masukan terkait model penulisan indikator sekolah damai dengan meminta peserta untuk menuliskan masukan mereka pada kertas metaplan dan dikumpulkan menjadi catatan penulis buku indikator Sekolah Damai. Workshop indikator sekolah damai pada hari pertama ini diakhiri pada pukul 17.30.

 

Hari kedua

 

Pada hari kedua, para peserta memasuki ruangan workshop pada pukul 08.00 WIB. Pada  hari kedua ini workshop yang diawali dengan ice breaking ini bertujuan merumuskan kebijakan Sekolah Damai di masing-masing sekolah. Iswoyo, fasilitator forum, kembali mengingatkan indikator sekolah damai yang dirumuskan hari sebelumnya. Iswoyo mempersilakan kepada Mokhammad Samsu, Kepala Sekolah Menangah Atas Negeri 1 Sugihwaras Bojonegoro, untuk berbagi cerita baik yang telah dilakukan sepanjang pendampingan Sekolah Damai.

 

Samsu mengatakan melalui program pengembangan Sekolah Damai delapan bulan lalu, kini  sekolahnya telah memiliki mekanisme pencegahan intoleransi, radikalisme, dan berbagai potensi kekerasan dalam bentuk lain. SMAN 1 Sugihwaras telah membentuk Satuan Tugas Perdamaian yang terdiri dari unsur guru dan siswa.

 

Lebih lanjut Syamsu menjelaskan Satgas Perdamaian ini telah bekerja untuk menguatkan pemahaman dan kesadaran ke semua pihak di sekolah dengan memasang kutipan-kutipan tentang perdamaian di beberapa lokasi-lokasi strategis sekolah, pembuatan teks berjalan (running text) di pintu gerbang sekolah bertuliskan sekolah damai, pemasangan umbul-umbul, bendera sekolah damai, penyampaian pesan pesan toleransi dan perdamaian di berbagai kegiatan rutin sekolah, seperti upacara bendera, kegiatan kelas dan lain-lain. Ke depan, lanjut Syamsu, SMAN 1 Sugihwaras Bojonegoro akan membuat monumen Sekolah Perdamaian yang akan menginspirasi semua warga sekolah untuk menjaga dan menghidupkan nilai nilai perdamaian di lingkungan sekolah.

 

Samsu amat mengapresiasi program Wahid Foundation setidaknya karena dua hal. Pertama, mengingat SMAN 1 Sugihwaras adalah sekolah yang pernah mengalami konflik yang melahirkan kekerasan antarguru dan kepala sekolah. Persaingan antar sekolah juga  memicu terjadinya tawuran antarpelajar dan berbagai bentuk konflik lain. Kedua, program ini menarik karena menggunakan pendekatan positif, yakni membangun Sekolah Damai. Istilah ini berarti mengikis konflik negatif yang terjadi di lingkungan sekolah. Program ini juga tidak memaksakan kegiatan baru dari luar sekolah. Kegiatan-kegiatan sekolah damai merupakan kegiatan yang memang sudah ada di sekolah, akan tetapi diberi nuansa penguatan nilai-nilai perdamaian dalam setiap aktivitasnya.

 

Selain Samsu, cerita praktik baik juga disampaikan Dra. Hj. Tatik Kustini, MM, Kepala Sekolah Menangah Atas 2 Kota Surabaya. Dalam pemaparannya, Tatik menyampaikan jika sekolahnya memiliki kegiatan rutin tahunan: pemberian penghargaan kepada siswa-siswi teladan. Sebelum mengikuti program pengembangan Budaya Damai Wahid Foundation, siswa-siswi yang mendapatkan penghargaan hanya mereka yang beragama Islam saja. Namun sekarang dan ke depan, SMAN 2 Surabaya juga memberikan penghargaan kepada siswa tanpa pengecualian berdasarkan identitas siswa. Demikian beberapa cerita baik yang disampaikan oleh kepala sekolah.

 

Setelah break pertama selesai, para peserta diberikan materi tentang berbagai kebijakan dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan pengembangan budaya damai di sekolah. Materi ini disampaikan Asep Sukmana, Kepala Seksi Bakat dan Prestasi Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Kang Asep ini, mengatakan pengembangan budaya damai di sekolah merupakan bagian dari Penguatan Pendidikan karakter berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. [2]

 

Lebih lanjut Kang Asep menyampaikan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, pengembangan budaya damai bisa diletakkan ke dalam semua kegiatan pembelajaran dan ekstakurikuler. Untuk menumbuhkan sikap toleran, cinta damai, dan persatuan, lembaga pendidikan tidak boleh lagi menganggap sekolah sebagai hanya sekedar ruang akademik yang berorientasi pada nilai ujian. Asep berpendapat lingkungan sekolah harus menjadi learning community, komunitas belajar yang berorientasi pada pengembangan nilai.

 

Paparan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin menegaskan kepada peserta bahwa program pengembangan budaya damai diamini dan dudukung pemerintah. Ditambah lagi dengan penegasan Kang Asep, Wahid Foundation merupakan mitra strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan pendidikan karakter di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekarang sedang dilakukan.

 

Setelah makan siang, Iswoyo meminta peserta untuk berkumpul berdasarkan provinsi. Sementara Marbawi membagikan dokumen indikator sekolah damai sebagai bahan merumuskan kebijakan sekolah damai di sekolah masing-masing.

 

Bersama dalam satu kelompok provinsi masing-masing, para peserta mulai merumuskan kebijakan berupa draf Surat Keputusan Pengembangan Budaya Damai di Sekolah. Surat keputusan yang dibuat oleh peserta meliputi empat aspek. Pertama, pengertian budaya damai dan sekolah damai; kedua, unit pelaksana kegiatan pengembangan budaya damai di sekolah; yang ketiga hak dan tanggungjawab pelaksana pengembangan budaya damai di sekolah; dan yang keempat adalah pembiayaan kegiatan pengembangan budaya damai di sekolah. Surat keputusan ini juga dilampiri dengan dokumen inidikator sekolah damai dan penjelasan utuh tugas unit pengembangan budaya damai di sekolah.

 

Kegiatan workshop pada hari kedua ini ditutup dengan penjelasan tentang tindaklanjut. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan penulisan buku indikator sekolah damai dan  kunjungan tim Wahid Foundation ke 20 sekolah untuk melakukan monitoring penetapan kebijakan sekolah damai. sekaligus membantu sekolah untuk melakukan penguatan sosialisasi kebijakan sekolah damai di empat provinsi.

 

*Penulis adalah Capacity Building Senior Officer Wahid Foundation

 -----------------------

[1] https://www.bnpt.go.id/perkuat-sinergisitas-pencegahan-paham-radikal-bnpt-galang-kerja-sama-dengan-kemendikbud-dan-kemenag.html (diunduh pada 18/11/18)

[2] PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, pedul lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab. (Pasal 3 Peratruran Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter)